Politik Topeng Jokowi

Jokowi dan Timnya kini bermain politik topeng lagi. Ketua MUI dan Ketua Syuriah NU, KH Makruf Amin ditampilkan menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi 2019. Banyak yang tidak sadar bahwa aktor-aktor politik di belakang Jokowi masih sama seperti 2014 lalu. Hasto Kristianto, Luhur Binsar Panjaitan dan Andi Widjajanto masih berperan penting mendandani Jokowi agar tetap nongkrong di Istana.

Hasto bertugas mengkoordinir juru kampanye politik Jokowi dan hal-hal strategis kepentingan PDIP untuk dijalankan Jokowi 2019-2024 mendatang. Andi Widjajanto dan Luhut Panjaitan merancang hal-hal yang lebih strategis yang lebih luas, harus dijalankan Jokowi di istana nantinya.

Wartawan asal Selandia Baru yang pernah lama berkedudukan di Indonesia, John McBeth, menulis peran yang dijalankan Luhut dan Andi Widjajanto. Dikutip dari situs Asia Times, Rabu (21/3/2018), McBeth menyebut bahwa Luhut Pandjaitan memang belum membentuk tim pemenangan Jokowi untuk Pilpres 2019 secara formal.

Akan tetapi, Luhut disebut sudah menghidupkan kembali Brava Lima, kelompok yang terdiri dari lebih 20 pensiunan jenderal, sebagian besar dari Akademi Militer angkatan 1970, yang memainkan peranan penting di balik kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Nama mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto juga menyeruak. Andi disebut telah ditunjuk sebagai pimpinan “Tim Charlie” beranggotakan 15 pensiunan jenderal yang siap untuk memenangkan Jokowi. Lihat : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/22/luhut-dan-andi-widjajanto-dikabarkan-telah-menyiapkan-tim-pemenangan-jokowi-di-pilpres-2019.

KH Makruf Amin nantinya posisinya mungkin mirip Jusuf Kalla. Hanya menjadi stempel dan menjadi pembantu presiden. Sekali lagi pembantu presiden. Karena dalam konstitusi kita, memang tugas wapres adalah membantu presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Jadi kalau Jokowi melarang sesuatu kepada KH Makruf Amin, sang Kiyai nggak bisa apa-apa.

Dan seperti diketahui bersama, dengan keterbatasan pemahaman politik Jokowi, Jokowi senantiasa nurut dengan sang sutradara. Lihatlah bagaimana posisi Jokowi terlihat akhir-akhir ini sebagai aktor dan bukan sutradara. Mulai dari pamer menyalakan obor api Asean Games, pamer menunggangi dan ngebut motor di jalan raya dan pamer didandani pakaian adat saat peringatan 17 Agustus 1945.

Presiden-presiden sebelum Jokowi, tidak ada yang bermain-main politik pencitraan atau politik gincu yang berlebihan seperti yang dilakukan mantan Walikota Solo ini.

Hutang Budi Jokowi Kepada Luhut Panjaitan

Hutang Budi Jokowi ke Luhut sangat sangat besar. Maka tidak heran ketika Jokowi menjadi presiden 2014, Luhut langsung menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI ( 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015). Ia kemudian berganti menjadi Menkoplhukam dan akhirnya menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman.

Bacalah berita dari RMOL tertanggal 30 Maret 2014 ini : (http://www.rmol.co/read/2014/03/30/149243/Jokowi-Sudah-Lama-Bekerjasama-dengan-Luhut-Panjaitan-) :

“Tak lama setelah Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 dari PDIP, Letjend TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dukungannya. Sikap Luhut ini membuat petinggi Golkar termasuk sang ketua umum, Aburizal Bakrie (Ical), marah

Baca juga:  Ditegur Bawaslu Soal Iklan Partai, Sekjen PSI "Ngeles Kayak Bajaj"

Selain karena menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, kemarahan juga dipicu karena Luhut telah ditunjuk Ical sebagai ketua tim sukses pencapresannya.

Keputusan Luhut mendukung pencapresan Jokowi bagi sebagian kalangan tidak mengagetkan. Sebab faktanya, keduanya sudah menjalin hubungan sejak lama.

Informasi yang diperoleh dari salah seorang elit politik, hubungan Jokowi dan Luhut terjalin sejak Jokowi memimpin Solo. Saat itu PT Rakabu Sejahtera, perusahaan perseorangan milik Jokowi yang bergerak di bidang furniture, menjalin kerjasama bisnis dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut.

Dari data hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu PT Rakabu Sejahtera yang dipublis Kementerian Kehutanan, PT Rakabu Sejahtera mengantongi ijin usaha industri pengolahan dan eksportir produksi olahan primer hasil hutan kayu. Sesuai ijin industrinya, PT Rakabu Sejahtera tergolong industri primer penggergajian kayu dan industri lanjutan (mebel dan wood working).

Jajaran direksi PT Rakabu Sejahtera diisi ipar Jokowi, komisaris utama dijabat Agus Widjoyo, adapun posisi komisaris dijabat anaknya Jokowi.

Selama ini Luhut dikenal pengusaha pertambangan. Terlepas dari itu, fakta mengenai hubungan Luhut dan Jokowi yang sudah terjalin lama membuat sebagian kalangan tak kaget dengan keputusan Luhut yang melipir dari Ical dan mendukung pencapresan Jokowi.”

ooo

Jadi hubungan Luhut dan Jokowi terjadi sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota di Solo. Luhut yang membawa Jokowi ke Jakarta. Sehingga ia bentrok dengan Abu Rizal Bakrie, di Golkar. Sehingga saat itu gerbong Luhut di Golkar mendukung Jokowi, sedangkan gerbong Abu Rizal mendukung Prabowo.

Maka jangan heran di kabinet Jokowi, Luhut memegang posisi kunci. Mantan Danjen Kopassus ini yang ’mengarahkan Jokowi’ dalam banyak hal. Lihatlah ketika Jokowi menjadi presiden, Luhut memegang posisi yang sangat penting yaitu Kepala Staf Kepresidenan, sebuah ‘posisi strategis yang membawahi’ semua menteri.

Posisi ini juga bisa dilihat ketika Rizal Ramli membatalkan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diprogram oleh Ahok. Amien Rais menyebut reklamasi pantai Utara Jakarta yang diprogram Ahok itu adalah lebensraum untuk orang-orang Cina.

Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa Lebensraum (bahasa Jerman: “habitat” atau secara harfiah “ruang hidup“) adalah salah satu tujuan politik genosidal utama Adolf Hitler, serta sebuah komponen penting dalam ideologi Nazi. Lebensraum berperan sebagai motivasi kebijakan ekspansionis Jerman Naziyang bertujuan memberikan ruang tambahan untuk pertumbuhan penduduk Jerman demi terciptanya Jerman Raya. Dalam buku Mein Kampf, Hitler menceritakan keyakinannya bahwa rakyat Jerman membutuhkan Lebensraum (“ruang hidup”, berarti tanah dan bahan mentah), dan ruang tersebut harus didirikan di Eropa Timur.

Maka jangan heran, dengan segera Rizal Ramli dicopot dari jabatannya digantikan Luhut Panjaitan. Dan Luhut bersikokoh mempertahankan reklamasi itu yang akhirnya ‘berantem’ dengan Anies Baswedan.

Baca juga:  PCD: Waspada Kecurangan Pemilu, Tangkap Koruptor dan Bentuk Pansus EKTP!

Penggantian menteri yang aneh juga terjadi pada diri Anies Baswedan. Anies yang berperan besar menggolkan Jokowi tahun 2014, tiba-tiba diganti di tengah jalan. Seperti diketahui, program-program Anies cukup menarik dan menguntungkan pendidikan Islam di masa depan.

Penggantian yang kontroversial juga terjadi pada Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Gobel diganti Thomas Lembong (Agustus 2015) setelah mengeluarkan aturan yang ketat tentang penjualan minuman beralkohol. (Baca https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2240373/ini-bedanya-mendag-rahmat-gobel-dan-tom-lembong).

Kebijakan yang sangat meresahkan umat Islam adalah pelarangan ormas Islam HTI. Ormas ini tidak pernah melakukan tindak kriminal, tapi karena konsep khilafahnya yang ‘menakutkan’ pihak non Islam, ormas ini dilarang. Herannya pemerintah Jokowi tidak melarang ormas Gerakan Papua Merdeka yang jelas banyak melakukan tindak kriminal dan menimbulkan korban ratusan (atau ribuan) orang di Papua. Seperti diketahui Gerakan Papua Merdeka ini didukung oleh kelompok non Islam.

Sikap pilih kasih dan membubarkan ormas Islam tanpa pengadilan itu (pengadilan PTUN menurut sumber-sumber yang terpercaya diintervensi pemerintah), ditentang habis oleh partai-partai oposisi Jokowi : PKS, PAN dan Gerindra.

Kebijakan yang meresahkan umat juga penangkapan terhadap aktivis-aktivis Islam, seperti Ustadz Alfian Tanjung, Jonru, Asma Dewi, Ustadz Muhammad al Khaththath dan lain-lain. Ancaman penangkapan terhadap Habib Rizieq Shihab, sehingga Habib harus melarikan diri ke Arab Sadi juga catatan merah bagi Jokowi. Meski kemudian untuk pencitraan, Jokowi lewat aparat kepolisian memaafkan beberapa kasus Habib.

Dan kebijakan yang paling kacau adalah mengundang IMF dan Bank Dunia melakukan konferensi pada Oktober 2018 ini. Pertemuan dua lembaga besar itu diketuai oleh Luhut Panjaitan.

Seperti diketahui bahwa IMF dan Bank Dunia ini telah banyak membuat sengsara negara-negara di dunia. Termasuk di Indonesia (selama 20 tahun). Mengapa Luhut mengundang atau memberikan fasilitas kepada mereka? (Baca : https://www.jawapos.com/nasional/politik/27/02/2018/fadli-zon-imf-itu-biang-kerok)

Walhasil, melihat politik topeng atau politik gincu Jokowi ini, bila ada umat Islam masih memilih Jokowi lagi, maka umat ini berarti jatuh ke jurang dua kali. Umat Islam yang melek politik tentu sadar, bahwa Jokowi adalah boneka. Sutradaranya siapa? Anda sendiri bisa menjawabnya. Wallahu azizun hakim. II

Izzadina

Politik Topeng Jokowi

(Visited 310 times, 1 visits today)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account