Satu Lagi Kepgub yang Ditetapkan Gubernur Djarot Menuai Masalah

Satu lagi Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan oleh Djarot menuai masalah. Keputusan Gubernur yang dimaksud adalah Keputusan Gubernur No. 1005 tahun 2017 yang ditetapkan oleh Gubernur Djarot tanggal 23 Mei 2017 tentang “PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI”. Berikut lampiran Kepgub No. 1005 tahun 2017;

Sementara Keputusan Gubernur Djarot sebenarnya merupakan turunan dari PP no. 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. PP ini juga sempat menuai kontroversi. Bahkan pengamat anggaran politik dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Pemerintah mencabut PP 18/2017.

Baca juga:  Bukan 2,2 Milyar, Bukan juga 8 Milyar! Tidak Ada Anggaran yang Keluar untuk Pohon Artifisial

Anehnya, saat ini Kepgub yang ditetapkan Djarot ini justru menuai masalah saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Menkeu Sri Mulyani ikut mempermasalahkan besaran biaya perjalanan Dinas PNS DKI. Mengapa ketika ditetapkan baik PP 18/2017 maupun Kepgub No. 1005/2017 semua pihak diam dan bungkam?

Perhatian pada masalah anggaran untuk DKI Jakarta sebenarnya baik sebagai kontrol terhadap pemerintah daerah. Hanya saja, harusnya tabayyun yang dikedepankan dan sifatnya mempertanyakan apabila tidak mengerti sama sekali. Bukan dengan caci maki dengan kata-kata “Edan Gabener semua Dibancakan!!”

Karena akhirnya jika ini dianggap sebagai usaha ‘Bancakan’, yang kena (lagi-lagi) bukan Anies, tetapi Gubernur sebelumnya yang membuat keputusan.

(Visited 304 times, 1 visits today)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account