KONSPIRASI POLITIK UNTUK TETAP 2 PERIODE

KONSPIRASI POLITIK UNTUK TETAP 2 PERIODE

KONSPIRASI POLITIK UNTUK TETAP 2 PERIODE

KONSPIRASI POLITIK UNTUK TETAP 2 PERIODE

Oleh Barisan Militan PA 212

Lahirnya UU No.9 Tahun 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM realisasi atas retifikasi Pemerintah Indonesia dalam Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara yang diatur konstitusi dengan tidak membeda-bedakan Suku, Agama dan Ras. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan Azas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, Azas Musyawarah dan Mufakat, Azas Kepastian Hukum dan Keadilan, Azas Proporsionalitas dan Azas Manfaat. Penyampaian pendapat yang disebut dalam produk hukum ini meliputi penyampaian pendapat secara lisan, tulisan dan rapat-rapat lainnya. Hak dan kewajiban warga negara juga dicantumkan dalam undang-undang No.9 Tahun 1998. Selanjutnya juga diterangkan kewajiban pemerintah dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak – hak asasi manusia dalam kebebasan menyampaikan pendapat dan menyelenggarakan pengamanan serta sanksi hukumnya.

Dalam 3 – 4 Tahun terakhir Pemerintah Jokowi dan Pejabat terkait lainnya meluluhlantahkan cita-cita Reformasi dalam iklim demokrasi kita saat ini. Begitu banyak kejadian-kejadian tentang ketidakadilan, kasus persekusi dan kriminalisasi Ulama/Tokoh/Aktivis Pro demokrasi yang dilakukan sang penguasa kepada semua pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah saat ini, bahkan dengan sadisnya tanpa dasar hukum yang kuat membubarkan organisasi yang di Cap Radikal dan Intoleran, disisi lain Organisasi Pemberontak Pengacau Keamanan di Papua dibiarkan tanpa alasan yang jelas. Hal ini tentunya membangkitkan adrenalin, semangat Jihad fi Sabilillah dan darah pejuang anak bangsa Indonesia yang memerdekakan diri melalui pertempuran bersenjata yang hebat melawan para kaum penjajah sebagai warisan para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia.

Eskalasi yang terus meningkat dan memanaskan suhu Politik Tanah air atas perlawanan rakyat dalam mempertahankan kemurnian demokrasi yang diperjuangkan melalui pengorbanan jiwa dan raga anak bangsa pada Tahun 1998 sehingga melahirkan Sistem Pemilihan Langsung Kepala Negara dan Kepala Daerah setiap 5 Tahun. Bahwa Institusi POLRI dan BIN secara struktural dibawah komando langsung sang Presiden yang didukung oleh Partai Politik Pro Pemerintah. Dengan kekuasaan yang dimiliki sang Presiden dan Pembantu-pembantunya berupaya maksimal merekayasa dengan menciptakan segala bentuk Perundang-undangan, Kebijakan ekonomi dan Politik dengan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan yang setiap 5 tahun harus digodok ulang melalui Pemilu.

Baca juga:  Fahri Hamzah Soal Penolakan UAS; Negara Harus Hadir, Jangan Diam Saja!

Konspirasi politik diantara elemen penguasa dengan sokongan dana tanpa batas dari luar negeri berupaya keras memberangus gerakan-gerakan perlawanan rakyat pro demokrasi, terlihat jelas jika kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat Prodemokrasi dimana pelaku kriminalisasi dan persekusi dilakukan oleh oknum elemen pro pemerintah dengan lenggang kangkung tanpa dosa dibiarkan begitu saja tanpa tindakan hukum dari aparat, kalaupun dilakukan penindakan hanya untuk pencitraan agar Nampak berjalan proses hukum kepada masyarakat tetapi pada akhirnya tidak pernah diproses secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlakuannya jauh berbeda dengan pihak pro demokrasi atau oposisi mereka diperlakukan secara tidak manusiawi tanpa mengenal jenis kelamin dipersekusi dan dikriminalisasi bahkan sampai dicari-cari celah hukumnya agar dapat menjerat yang bersangkutan dengan Pasal berlapis dengan tujuan untuk membungkam suara-suara sumbang dan kritikan kepada penguasa, ini semua menyisakan banyak tanda tanya dari Rakyat.

Tentunya dapat kita simpulkan bahwa Pihak Kepolisian tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang seharusnya bersikap netral dalam setiap penyelesaian masalah. Apakah ini inisiatif atau atas perintah atasan..?? jika hal ini adalah inisiatif oknum polisi tentunya Kepolisian dapat mengambil tindakan indisipliner terhadap anggotanya yang tidak menjalankan Tupoksi kepolisian yang telah diatur oleh Undang-undang. *_Namun jika hal ini dibiarkan maka ini dapat diasumsikan sebagai tindakan menjalankan perintah atasan. Sebagai atasan tentunya semua sudah dipersiapkan jaring pengaman dan perlindungan dari Presiden, Menteri, Gubernur dan Bupati yang kemudian di dukung oleh Partai Politik, Tokoh Agama, Ormas/LSM, Media serta Individu-individu yang dapat memberikan pernyataan ke publik untuk menenangkan masyarakat agar gerakan rakyat pro demokrasi tidak berkembang bahkan sedapat mungkin diberangus atau dibuat menjadi Public Enemy.

Dari hasil pengamatan dan evaluasi kasus para Relawan aktivis Gerakan #2019GantiPresiden yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya baru-baru ini, membuktikan potret puncak pertama (akan muncul edisi kedua,ketiga dst) dari sebuah konspirasi jahat pro pemerintah kepada gerakan rakyat Prodemokrasi yang mendambakan keadilan. Para Oknum Kepolisian, BIN, Preman Bayaran, Tokoh Bayaran dan Oknum-oknum bayaran lainnya sedang memainkan perannya masing-masing agar acara Deklarasi #2019GantiPresiden tidak dapat diselenggarakan dengan aman dan lancar di seluruh Indonesia. Tindakan kekerasan yg lakukan oleh oknum perusak/penjahat demokrasi semakin sadis, memilukan dan memalukan dimata publik, maka dimunculkanlah oleh media pro pemerintah dari para pembela-pembela pelaku persekusi/kriminalisasi untuk mencari pembenaran atas semua tindakan inkonstitusional dan melanggar hukum yang sudah nyata-nyata dilakukan oleh para oknum begundal perusak demokrasi dengan memanfaatkan Institusi Polri dan BIN bawahan langsung Presiden.

Baca juga:  "Pendukung #2019GantiPresiden, Anda Sedang Melewati Jalan Tol Pak Jokowi". So What!!!

Hal ini dapat kita asumsikan secara matang bahwa ini sebuah grand design yang telah direncanakan dengan matang dengan sokongan dana yang cukup besar dari sebuah konspirasi Jahat kaum elite untuk mempertahankan kekuasaan. Maka diperlukan kesadaran dan ketegasan dari seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk menggunakan segala kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk menegakkan hukum yang berlaku agar seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan.

Jika seorang Presiden hanya menyampaikan Perintah di media tanpa dibarengi dengan penindakan tegas di lapangan akan menjadi absurd, karna perintah seorang Presiden tidak terbukti seperti yang diperintahkan, apakah ini salah Presiden ..?? atau Pembantu-pembantu Presiden yang tidak mendapatkan perintah Presiden..?? atau dengan sengaja tidak menjalankan perintah Presiden..?? atau ada perintah lain selain Presiden..??

Hal tersebut diatas harus dijawab dengan kerja nyata bukan janji belaka sehingga konspirasi-konspirasi politik yang sengaja diciptakan akan mendapatkan jawaban pasti siapa sebenarnya yang menjadi penanggungjawab atas kejadian-kejadian ini. Jika tak mampu dibuktikan oleh Presiden maka sangat wajar jika Presiden menjadi penanggungjawab dan harus siap dengan segala konsekwensinya menjadi sanksi Politik, hukum dan social yang akan mendapat jawaban dari Rakyat Indonesia.

*_Wallahu a’lam bish-shawab_*🙏🙏🙏
*#2019GantiPresiden Jalan terus*
*#2019GantiPresiden tetap semangat*
*#2019GantiPresiden bersama Ulama dan Rakyat Indonesia*
*”ISY KARIMAN AU MUT SYAHIDAN – HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID”*

*ALLAHU AKBAR .. ALLAHU AKBAR*

✊✊✊

(Visited 123 times, 1 visits today)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account