Lagi lagi Mentri ATT/BPN RI Off Side ???

LAGI-LAGI MENTRI ATR/BPN RI OFF SIDE !!!???
Untuk ke sekian kalinya kita dihebohkan dengan ulah Mentri ART/BPN Sofyan Jalil, Setelah Beliau dengan Jumawah nya menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (SHPL) yang dilanjutkan dengan Terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL yang jumlah luas nya Sama dengan luas HPL dasar nya yang Ter indikasi kuat ada Aroma Kongkalikong Hengki Pengki atau dengan kata lain Terbit nya SHPL dan SHGB Pulau Reklamasi yang jumlahnya Ratusan Hektar tersebut Tidak memenuhi Ketentuan Peraturan dan Perundangan Sebagai landasan Hukum untuk penerbitan Sertipikat.

Tindakan Konyol berikutnya adalah menjawab Surat Resmi yang dilayangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Bawesdan dengan Konprensi Pers. Hal ini secara tegas memang tidak dilarang dan tidak diatur dalam Ilmu ketata negaraan dan Pemerintahan, namun secara etika rasanya Tidak Elok dan Kurang pantas jika Se orang pimpinan Instansi Pemerintah bersurat Resmi mempertanyakan Hal hal yg dianggap Krusial namun di ungkap ke Publik dengan cara cara yang sangat Tidak pantas yang akhirnya membuat gaduh politik dan terkesan Presiden Tidak mampu mengatur dan memeneg pemerintahan.

Hal lain yang menurut Hemat Saya juga sangat tidak Lazim dan belum pernah terjadi selama Pemerintahan Republik Indonesia Ini terbentuk yakni Seorang Mentri atau pejabat di sebuah Kementrian Mengusulkan kepada Presiden selaku atasan nya untuk menempatkan Seorang Sekretaris Jenderal (SEKJEN) di kementrian yang dipimpin nya berasal dari kalangan Profesional Non PNS.
Hal itu dilakukan oleh Mentri ATR/BPN RI Sofyan jalil yang menyurati Presiden untuk meminta persetujuan agar diberi kesempatan kepada Kalangan Profesional Non PNS utk menjabat Sekjen Kementrian ATR/BPN RI.

Baca juga:  Netizen Mulai Mengerti Makna #HoaxMembangun, Sayangnya Djoko Setiadi Malah Bilang Cuma Gimmick

Kami sangat prihatin Jika saja Presiden membuka peluang itu dan menyetujui Usulan Sofyan Jalil maka Disinilah Terlihat Presiden Joko Widodo Tidak punya kemampuan dalam managemen Pemerintahan lebih jauh Lagi Jajaran Pimpinan Kementrian ATR/BPN RI khusus nya Para eselon Satu dan eselon Dua merasa Dilecehkan, mereka dianggap Tidak berkemampuan untuk mengisi jabatan Sekjen dilembaga yang mereka sudah tekuni berpuluh Tahun alangkah Naif nya para pimpinan dan Kader2 lembaga ini apa lagi yang memiliki latar belakang Pendidikan STPN Sebuah lembaga Pendidikan Tinggi yang dikhususkan utk mencetak dan melahirkan Generasi bangsa khusus untuk melayani dan mengabdi pada Takyat dan Bangsa ini dalam hal Pertanahan, Saya sangat Yakin jika Presiden mengabulkan usul Konyol Sofyan Jalil itu bisa dipastikan Kader2 muda kementrian ini akan Prustas dan malas bekerja Nah bisa dibayangkan Baru saja beberapa saat yang lalu saat RAKERNAS Lembaga ini Presiden dalam Sambutan nya memberikan Apresiasi dan mengucapkan Terima kasih serta memberikan penghargaan yang Tinggi bagi jajaran Kementrian ATR/BPN RI yang telah berhasil menyelesaikan Target 5 juta Sertipikat untuk Rakyat dengan kerja keras siap lembur sampai malam hari para Pimpinan dan Staf lembaga ini diketahui dan dipahami oleh Presiden. Bisa dibayangkan Dampak Negatif nya jika Sekjen di jabat oleh orang luar Non PNS, bisa2 Target pemerintah dalam hal ini Presiden yg sesumbar menargetkan 7 juta sertipikat akan selesai dan dibagikan pada Rakyat dalam tahun 2018 ini Tidak akan tercapai bahkan bisa turun dibawah tahun sebelum nya.

Saya ngak paham dasar lahirnya ide Sofyan Jalil mengusul kan ini kepada presiden apakah ini masukan Dari Tenaga Ahli nya yg dianggap sangat ahli sampai2 Tenaga Ahli yg ber inisial LCW tersebut sudah 2 tahun tidak masuk kantor namun masih menerima Gaji 15 juta/bulan atau saran oknum tenaga Ahli itu pula yang akan diusulkan utk menduduki jabatan Bergengsi dan sangat menentukan Di kementrian ini. Perlu dicatat Lembaga Kementrian ATR/BPN ini adalah lembaga yg sangat strategis menyangkut Hak dasar warga Negara, Lembaga yang mengatur dan menentukan Harta dan Aset2 dasar Bangsa, Lembaga yang mengatur dan menjamin Kredibilitas Dan kelangsungan Bangsa ini. bisa dibayangkan Jika Rahasia menyangkut Luas Wilayah, Luas tanah dan Rahasia lain tentang Tanah Air ini di alihkan atau digadaikan ke pihak asing? apa jadinya kelak Aset2 berupa Tanah diberbagai wilayah Indonesia ini Tergadai pada pihak Asing.

Baca juga:  SP3 Kasus Chat HRS; Pendukung Jokowi Berenti Ngetwit dan Ogah Dukung Jokowi

Atau memang ada unsur kesengajaan dari oknum2 tertentu yang di bekingi Cukong ber kantong Tebal sengaja utk menjual atau menggadaikan Bangsa Ini pada Pihak Asingn. Kami mohon Presiden Tidak mengabulkan usul Mentri ATR/BPN RI tersebut

Anhar Nasution

(Visited 596 times, 1 visits today)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account