Zakat Profesi Bukan Ajaran ISLAM

Zakat Profesi Bukan Ajaran ISLAM


ZAKAT PROFESI BUKAN AJARAN ISLAM

Adakah zakat profesi dalam Islam? Bolehkah pemerintah mengambil gaji PNS sebagai zakat profesi? Berikut ini penjelasan Amir Majelis Mujahidin Al Ustadz Muhammad Thalib.

DALAM membahas zakat profesi, kita harus membahas definisi profesi. Makna profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Bila definisi ini yang digunakan, maka untuk menetapkan adanya zakat profesi perlu ada dalil yang tegas, atau contoh dari Rasulullah Saw. dan para Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu, apakah hasil pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu dikenai zakat?

Di masa Nabi Saw. sudah dikenal berbagai macam profesi yang menghasilkan banyak uang. Misalnya, thabib, penunjuk jalan kafilah dagang yang melintasi padang pasir, penyair, tukang bekam dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan keahlian ini, walaupun menghasilkan uang banyak, ternyata tidak terdapat satupun hadits yang menerangkan adanya pungutan zakat atas hasil usaha mereka.

Munculnya zakat profesi belakangan ini lahir dari kelompok Syi’ah. Dalam buku Zubdatul Ahkam karangan Khumaini yang terbit tahun 1402 H di Qum, Iran, pada halaman 135 buku itu menyebutkan, bahwa kelebihan harta seseorang dari belanja untuk dirinya dan keluarganya dalam satu tahun, maka kelebihannya itu dikenakan zakat 20 persen yang disebut khumus. Misalnya, kelebihan dari hasil usaha kerajinan, pertanian, perdagangan atau pekerjaan pada bidang keahlian lain atau hasil produksi atau peningkatan nilai barang dan lain-lain. Semua ini masuk kategori profesi.

Baca juga:  PKS HADAPI KEKUATAN PENUH TAIPAN DAN (INLANDER) REZIM JKW

Zakat profesi berasal dari doktrin Syi’ah, dan orang-orang yang terpengaruh oleh propaganda Syi’ah. Bukan berasal dari syari’at Islam. Pertanyaannya, bila zakat profesi tidak dikenal dalam Islam, apakah harta yang diperoleh seseorang dari profesinya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat?

Dalam Qs. At-Taubah [9]: 103 disebutkan: “Wahai Muhammad, pungutlah zakat dari sebagian harta orang-orang mukmin, agar dengan zakat itu engkau dapat membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka”.

Maksud ayat di atas, kekayaan tertentu dari setiap orang mukmin dikenai zakat. Jika harta yang dimilikinya berupa uang dari hasil profesinya, maka bila mencapai nishabnya, zakatnya hanya dua setengah persen. Misalnya, seorang kontraktor, zakatnya termasuk kategori perdagangan, bukan profesi. Kontraktor atau pemborong dikenakan zakat jasa. Zakatnya sebanyak dua setengah persen dari hasil bersih, bila telah mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun. Begitu juga seorang dokter atau profesi lain. Nishabnya senilai 93 gram emas 24 karat, sesuai dengan harga saat membayar zakat.

Baca juga:  Surat Terbuka Buat Buya Ma'ruf Amin dan Buya Din Syamsudin; Kekuatan Ulama pada Istiqamah

Akan tetapi zakat gaji bulanan, tidak dikenal dalam ajaran Islam. Pemungutan zakat gaji bulanan sebagaimana yang disosialisasikan6 oleh instansi pemerintah di Indonesia, dalam rangka maksimalisasi penerimaan zakat, tidak punya dasar pembenaran dari ayat Al-Qur’an atau Hadits secara tegas.

Zakat merupakan ibadah. Setiap ibadah hanya boleh dilakukan berdasarkan dalil syar’i yang tegas. Bilamana seseorang penerima gaji rutin dapat menyimpan sebagian gajinya sesudah dibelanjakan untuk diri dan keluarganya, hanya boleh dikenakan zakat setelah mencapai nishab senilai 93 gram emas 24 karat, dan sudah dimiliki selama satu tahun (haul). Pemungutan zakat dari gaji bulanan yang tidak memenuhi nishab dan haul merupakan perbuatan haram karena melawan syari’at Islam.

Jogjakarta, 10/2/2018
Irfan S. Awwas

(Visited 223 times, 1 visits today)

Dee Sagita

leave a comment

Create Account



Log In Your Account