Kritik bagi seorang pemimpin sejatinya seperti suplemen yang bakal menyehatkan bagi kepemimpinannya. Setiap kritik akan menjadikan perubahan kedepan yang lebih baik atau menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakannya ke depan.

Rakyat memiliki hak mengkritisi pemimpinnya. Karena setiap langkah dan kebijakan yang diambil akan berpengaruh bagi rakyat yang dipimpinnya. Karena pemimpin bukan hanya memegang amanat dari rakyat, tetapi juga mengelola pendapatan yang dipungut dari rakyat.

Beberapa hari ini, kita disuguhi kritikan yang masif terhadap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang merupakan Gubernur DKI Jakarta yang baru saja dilantik per-Oktober kemarin. Tentu kritik ini hal yang sangat wajar. Rakyatpun bisa sama-sama belajar untuk selalu sigap terhadap tingkah laku pemimpinnya.

Sayangnya, sejauh ini belum ada kritik terhadap Anies dan Sandi yang benar-benar “mengena” untuk dikritisi. “Warisan” kepemimpinan Jokowi di Jakarta, lalu Ahok (Basuki Tjahja Purnama) kemudian Djarot Saiful Hidayat masih mewakili sebagian besar kebijakan yang berupa Pergub dan APBD di DKI Jakarta.

Menjadikan rakyat Jakarta kritis sungguh sebuah kemajuan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya juga mengkritisi “warisan” Gubernur DKI Jakarta ini untuk perbaikan kedepan. Bukan sekedar menebar kebencian kepada Anies dan Sandiaga Uno. Kita kritik Anies dan Sandiaga Uno untuk tidak seperti pendahulunya dengan melakukan perubahan-perubahan pada kebijakan atau kebijakan anggaran kedepan agar lebih menghemat pada pos-pos yang tidak terlalu penting.

Ada catatan penting dalam salah satu kritik terhadap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang sungguh merupakan hal yang sebenarnya tidak pantas untuk di kritik. Menghkritisi hal yang tak perlu dikritik sungguh menghabis-habiskan energi yang sia-sia. Kritik yang dimaksud adalah mengenai Gorden yang digunakan di Balai Kota. Ada yang salah dalam cara kita melakukan kritik ini.

Alasan bahwa Anies dan Sandiaga Uno tertutup terhadap rakyat tentu hal yang mengada-ada. Sebab bagaimanapun, Balai Kota memang menjadi lokasi terbatas untuk umum. Keamanan bagi Gubernur dan Wakilnya tentu memungkinkan Balai Kota ada saatnya tertutup, meski ada saatnya terbuka. Disaat terbuka (open house) itu, tentu Balai Kota membutuhkan anggaran tertentu untuk keamanan. Begitulah yang juga terjadi di era Ahok, tidak setiap saat Ahok membuka Balai Kota. Akan tetapi ditentukan saatnya yaitu pagi hari dan setiap akhir pekan.

Tentu saja masalah Gorden yang dikritisi ini menjadi tidak relevan sebab Gorden menjadi salah satu ornamen “wajib” pada jendela-jendela rumah. Selain itu pula, apa iya orang-orang yang bekerja di Balai Kota harus terbuka dengan di depan jendela mereka berderet orang-orang yang sedang mengintip ke dalam?

Bahkan kabar terakhir dari akun @SuaraAnies yang sering menjadi rujukan bagi menjawab pertanyaan dari Netizen tentang Kepemimpinan Anies diperoleh kabar bahwa hari itu, Balai Kota sedang ada pertemuan atau rapat dengan menggunakan proyektor sehingga jendela-jendela tersebut mesti ditutup dengan Gorden.

Nah, mari bertabayyun dan melakukan kritik yang benar dan akhirnya tidak sia-sia untuk diperdebatkan. Dan hanya menjadi lucu-lucuan saja diantara Netizen. Jadi rasanya, tidak perlu Mengkritisi yang tak perlu dikritik.

(DU)