Menguak Negara Dalam Negara Di Sawahlunto

BILA Anda search di google saya pernah menulis tulisan berjudul, Kufur Nikmat Berbuah Pelancong Kalong. Dua alinea awalnya seperti ini: PUKUL 04.00 di Hotel Pusako, Bukittinggi, 16 September 2008. Dua puluhan orang turis asal Belanda di restoran hotel tampak seakan makan sahur. Kala itu Ramadan. Tamu Melayu saya seorang.

Pemandangan sama, terulang lagi pada 23 September 2008. Di benak saya membuncah tanya, apa semua Bule itu berpuasa? Saya amati di pukul 04.00 itu, kian banyak saja mereka
sahur. Mereka berombongan dua bis berasal dari Belanda.

Menyingkat keingin tahuan, di tulisan ini saya menjawab pertanyaan tadi: ternyata rombongan turis kalong itu berjalan darat dari Medan ke Bukitinggi. Mereka landing dan take offdari Medan. Mereka rehat tidur 4 jam-an, lalu jelang subuh bergerak lagi. Mereka ingin menikmati matahari terbit di Embun Pagi, Maninjau. Sumatera Barat. Alam hijau di gugusan Bukit Barisan, air bening mengalir cincai di sungai. Air panas, air terjun, bukit mengeliling, makanan mancaragam bahkan Rendang mendunia sebagai pilihan makanan terenak, panorama tak perlu ditanya, tingkat hunian hotel hitungan jam sahaja?

Perihal itu tentu antara bumi dan langit membandingkannya dengan Turki. Tahun lalu turis ke Turki mencapai 45 juta datang. Penduduk Turki 70 juta orang. Tingkat hunian hotel rata-rata di atas lima hari. Bila saja turis membelanjakan sekitar US $ 1.000, sudah berapa devisa datang ke Turki. Pariwisata membuat ekonomi Turki di bawah kepemimpinan Erdogan, booming.

Pekan lalu saya dua hari ke Ranah Minang, tanah kelahiran saya. Dugaan saya tingkat hunian hotel di Bukittinggi belum signifikan naik. Dulu pernah saya menyarankan kalangan perhotelan tak harus belajar jauh ke Turki tetapi cukup ke Bali.

Di Bali, kebalian sudah bisa dikemas sejak di lobby hotel, di mana Gamelan Rindik dimainkan menggili-gili kuping tamu nang-neng-nong. Restoran aneka pilihan, sajian pentas Kecak, berikut paket makan malam, mancaragam hidangan. Hingga hari ini tiada jua paket wisata misalnya mengemas Randai dengan paket makan malam di Sumbar. Apatah pula experiential tourismseperti wisata membuat Rendang, atau menanam padi Bareh Solok, makan Bajamba di tengah sawah, tiada jua. Turis hampa acara.

Turis membunuh waktu di malam hari berbekal ngopi, drink-drink terasa kering. Alam kaya, tidak diimbangi kegiatan dan pelayanan berbagai event memberi pilihan warna. Dan ternyata tidak hanya itu masalahnya. Di Sawahlunto, salah satu contohnya.

JUMAT, 26 Januari, 2018, pekan lalu. Saya dari bandara Intersional Minangkabau menuju Sawahlunto, tujuan kami Talawi kampung kelahiran Djamaloedin Adinegoro, sosok penulis buku Melawat ke Barat, 1926. Melalui karya jurnalistik itu, nama Adinegoro diabadikan sebagai anugerah karya jurnalistik terbaik tiap tahun, bagaikan Pulitzer di dunia internasional.

Lewat jalan Batusangkar menuju Sawahlunto supir menemani mengatakan, “Ini Pak Desa terindah di dunia, heboh dibicarakan di online.”

Ruang terbuka, langit biru. Hamparan padi terasiring. Pohon-pohon lebat di pebukitan. Lembah, di kejauhan tampak kilatan air danau. Satu dua rumah gadang bertanduk-tanduk. Persoalan, menggapai daerah ini perlu perjalanan lebih tiga jam, di hari libur jalanan terkadang macet. Jalan belum dua jalur.

Usai shalat Jumat di sebuah desa hijau di tepian jalan, saya melanjutkan perjalanan menuju Talawi, Tidak jauh dari pasar, memasuki ke sebuah jalan kecil, rumah gadang di mana Adinegoro lahir tinggallah tangga saja. Di sebelahnya, rumah gadang tetangga, berkayu tua beratap rumbia ditumbuhi pakis berdaun kecil, lumut mwrumput. Bilah dinding bambunya mengelupas dimakan usia. Seorang nenek tua masih kerabat Adinegoro, menjelaskan keluarga mereka.

Cerita punya cerita, barulah tahu saya bahwa khusus di kota Sawahlunto, sejak jaman Belanda hingga saya mengetikkan tulisan ini, seluruh warga Kota Sawahlunto tak memiliki sertifikat tanah. Adalah eks PT TBO, tambang batubara, sejak dulu bak tuan tanah memungut sewa tanah ke warga. Tarifnya paling murah Rp 200 per meter setiap tahun. Setidaknya ada 1.852 petak tanah di 4 kecamatan, dan keluasannya terus bertambah. Kini TBO itu memiliki pula semacam badan pertanahan, lantas BPN posisinya di mana?

Walah.

Kok bisa?

Saya ingin cepat berada di kota Sawahlunto. Lokasinya bagaikan cekukan wajan. Orang Minang bilang Sawahlunto di dalam kuali. Jalan berbelok berliku di rimbunan popohan besar hijau mengeliling. Gereja tua dan sebatang pohon besar masih kokoh tampak berdiri. Saya teringat akan kawasan pertambangan era wild wild west di film barat. Cerobong tinggi bekas tambang kini menjadi menara masjid.

Agak ajaib perjalanan ke kediaman Adinegoro ini telah membuat saya mengetahui bahwa malang benar nasib warga Sawahlunto. Mereka tak punya sertifikat tanah sama sekali, selama ini warga membayar sewa tanah bukan kepada negara tetapi kepada perusahaan tambang di mana ijin usaha penambangannya sudah berakhir dan PT TBO sudah pula dilebur ke PT Bukit Asam.

Menurut Bupati Sawahlunto, Ali Yusuf, ada sekitar 393 hektar tanah sudah diberikan PT BA ke Pemda, akan tetapi kini saya simak di lokasi, sudah ada bangunan pengadilan negeri, bangunan Lapas Narkoba, ada fasilitas road race, pacuan kuda hingga kebun binatang, keseluruhan lahan belum memiliki Hak Penguasaan Lahan (HPL). Manjadi tanya di benak saya kok bisa ijin mendirikan bangunan tersedia?

Itu kondisi Pemda. Warga? Tentu ribuan petak lahan warga belum bersertifikat, mereka hanya penyewa ke PT BA sejak jaman bahela. Di dalam hati saya, kok semacam negara dalam negara. Ke mana selama ini jurnalis, kok tidak pernah mengungkap perihal ini.

Saya mencoba mengontak PT Bukit Asam (BA), karena PT Tambang Batubara Ombilin (TBO) sudah dilebur ke BA. Akan tetapi belum seorang pun mau memberi jawaban. Ke mana uang rakyat penyewa itu dialokasikan di pembukuan mereka, di tengah ijin penambangan mereka sudah lama berakhir?

Maka, terjawab satu pertanyaan mendasar, mengapa tidak ada investor pariwisata mau masuk ke Sawahlunto? Walaupun banyak tempat wisata unik, bahkan ada rute perjalanan kereta api menembus hutan belantara akan menjadi pengelaman tersendiri. Jawabnya, tiadanya aspek legal lahan. Orang takut investasi. Jika rakyat biasa saja dipunguti oleh bukan negara, apatah pula pengusaha bawa pundi-pundi?

Hati menjadi miris, sepelemparan batu dari kampung Adinegoro, Mbahnya Jurnalis Indonesia kenyataan pahit warga sebagai anak bangsa sekian lama tak pernah mengemuka. Di era Presiden Jokowi, program pemberian sertifikat tanah untuk warga berbuat digencar, di kampung Adinegoro seakan terjadi kasus negara dalam negara. Lebih aneh pula ada lahan dipakai Pemda, Pemda sendiri malah membayar Rp 800 juta sewa setahun ke PT BA, sejak kapan PT BA beralih line of business menjadi perusahaan property?

Pertanyaan lain ke pertanyaan berikutnya membutuhkan jawaban dan solusi.

Maka ketika di atas pesawat pulang ke Jakarta keesokan harinya, saya berpikir akan lebih baik Hari Pers 2018, Presiden menyempatkan diri ke Sawahlunto. Rencana peletakan batu pertama pembangunan Museum dan Perpustakaan Adinegoro tak perlu lagi dilakukan, cukup dengan mengambil alih bangunan tua tempat di mana sekarang PT BA memungut uang sewa tanah ke warga, sekaligus sebagai simbol mengkhiri keadaan negara dalam negara dan memberi penghormatan kepada Adinegoro, lebih dari itu visi Presiden Jokowi, memuliakan ketyulusan keinsanan berwujud. Apalaghi jika ditindak lanjuti dengan ribuan petak tanah Sawahlubnto kemudain bersertifikat magnet investasi tumbuh, termasuk kebutuhan lahan bandara baru pun kiranya bisa dipenuhi.