UU Ciptaker, Perusahaan Farmasi Swasta Dibolehkan Produksi, Salurkan Narkotika & Psikotropika

Hukum Kesehatan Nasional Pengetahuan Top News
Spread the love

JAKARTA – Setelah melalui berbagai “perjalanan” UU Omnibus Law akhirnya diputuskan jumlah halamannya mencapai hingga 1.035 halaman. Bahkan dikabarkan jika UU Ciptaker ini yang sudah valid dan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk disahkan.

Redaksi media ini juga menerima terbitan UU Ciptaker 1.035 halaman berbentuk pdf. Dan dari penelusuran, pada halaman 848 sampai dengan halaman 852 memperbolehkan memproduksi Narkotika dengan alasan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, bahkan membolehkan mengimpor dan mengekspor psikotropika dan narkotika.

Jika sebelumnya yang hanya memiliki ijin adalah PT. Kimia Farma perusahaan Farmasi milik pemerintah. Kini tercantum tentang perusahaan Farmasi yang boleh melakukannya selain milik pemerintah, juga perusahaan farmasi milik swasta.

Berikut isi dokumen UU Cipta Karya terkait dengan Farmasi, yang dirangkum dari UU Ciptaker 1.035 halaman. Dimana persediaan narkotika dan psikotropika penyimpanan tidak memerlukan ijin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Surat persetujuan ekspor dari Pemerintah berisi keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir di negara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepenting-an pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Surat Persetujuan Impor dari Pemerintah berisi keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir di negara pengekspor, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. (Pasal 62 Angka 4 Pasal 18 ayat 1 halaman 848-849)

Baca juga:  WHO "Ijinkan" Herbal Untuk Obati Virus, Perusahaan Farmasi Asal Kanada & Australia Uji Coba Gunakan Bahan Dari Jamu

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan Perizinan Berusaha kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan (Pasal 63 Angka 1 Pasal 11 ayat 1 halaman 850)

Perusahaan Pedagang Besar Farmasi dalam ketentuan ini adalah BUMN maupun swasta. (Pasal 63 Angka 4 Pasal 18 ayat 1 halaman 851)

Yang dimaksud dengan “industri farmasi, dan pedagang besar farmasi” adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika. (Pasal 63 angka 10 pasal 39 ayat 1 halaman 851)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Perizinan Berusaha bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 63 angka 10 pasal 39 ayat 2 halaman 852)

(Visited 1.092 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *