Waduhhh…!! Omnibus Law Akan Hapus Informasi Komposisi Bahan, Berat Bersih, Tanggal, Bulan & Tahun Kadaluwarsa, Setiap Produk Perusahaan

Hukum Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Pengetahuan Teknologi
Spread the love

JAKARTA – Jika dicermati di sebuah pusat perbelanjaan bahan makanan minuman, baik yang mentah maupun yang langsung konsumsi, biasanya para pelanggan tidak lagi memperhatikan terkait dengan bahan dan tanggal kadaluarsa yang dikeluarkan, karena rasa kepercayaan terhadap produk yang dibeli. Walaupun tidak semua orang melakukan hal tersebut.

Biasanya para pembeli melihat pada bagian informasi produk, dikarenakan barang yang dibeli adalah produk impor langsung dari negara lain. Hal ini tentu saja harus dilakukan, demi sebuah keamanan, terutama terkait dengan perihal halal dan haram bagi umat muslim di Indonesia.

Jika selama ini persoalan terkait dengan informasi tentang produk, baik itu komposisi bahan, berat bersih, tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa, selalu menjadi acuan, dijaga dalam bentuk UU yang sudah dibuat, kini sepertinya harus lebih waspada, karena dalam Omnibus Law, hal tersebut akan dihilangkan. Seperti yang diposting oleh salah satu netizen, Astried Pratama.

Sebuah temuan di pagi hari. #OmnibusLaw menghapus kewajiban perusahaan memberikan informasi terkait produk makanan dan minuman seperti: komposisi bahan, berat bersih, tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa Dua gambar pertama adalah Pasal 111 UU 36/2009. Gambar terakhir #OmnibusLaw.” tulis Astried melalui akunnya @acietpermata, dan kemudian postingannya dilanjutkan.

Baca juga:  Pilpres 2018, Empat Organisasi Buruh Dukung Jokowi-Ma'ruf, Netizen; "Selamat Menikmati Omnibus Law"

Mungkin ini dianggap sebagai hal kecil dan kadang-kadang kita take it for granted. Tapi percayalah informasi di belakang produk tuh hak atas informasi dan bagian dari upaya untuk melindungi konsumen.”

Dalam #Omnibuslaw setiap hal yang detil selalu dirujuk ke Peraturan Pemerintah, yang sampe saat ini kita gak tau wujudnya kaya apa. Dan, kalau diperhatiin #Omnibuslaw juga mengganti peran menteri/ kepala daerah ke pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pemberian izin.”

Sekilas kaya gak ada masalah. Tapi berkaca dari cara pemerintah pusat menangani Covid-19, isi gugus tugas atau tim yang nanganin Covid-19 justru lebih banyak ekonom dan pembisnisnya daripada orang-orang yang ahli di kesehatan publik. Nah, kebayang deh tuh dampaknya akan kekmana.

Rupanya postingan Astried ini mendapat tanggapan yang cukup banyak dari netizen lainnya, bahkan tidak sedikit mulai mencurigai ada apa di balik Omnibus Law yang akan disahkan. Namun dari sekian banyak komentar yang masuk, media ini hanya mengambil beberapa komentar.

Heran, tiap ada kontradiksi di Omnibus Law itu pemerintah sama buzzerp2nya pasti jawabnya setiap ada kekurangan atau kontradiksi di Omnibus Law akan dirujuk ke undang2 atau aturan sblmnya. Yg gua heran kalau balik ke aturan lama ngapain bikin Omnibus Law in the first place??!@septiadhiw

Baca juga:  Innalillahi! Selain Setiap Postingan LGBT di Blokir, Ternyata Facebook Menyediakan Stiker LGBT

Saya belum baca peraturan turunan atau yang dibilang merefer sih tapi sepertinya pembuat UU pasti ada orang hukumkan. Jd, kalau di hukum ada azaz, Lex specialis derogat legi generali. Ibaratnya Omnibus Law payung. Mkgn, ketentuan ttp merefer ke yg khusus.@kim_ainattaylor

Sepertinya gk mungkin , krn dsana ada kata ” Standar atau prasyaratan kesehatan ” Nah ini pasti ada penjelasanya Tp lihat saja gimana praktek dilapangan Ehehehehe.@GO_MADD

Ini serius? Sedikit g percaya. Gmn ceritanya makanan g ada tahun kadaluarsa? Bisa keracunan makanan dimana@donand05

(Visited 1.065 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *