GoPILREK: Sebuah Catatan

GoPILREK: Sebuah Catatan

Oleh : Prof. Joni Hermana Mantan Rektor ITS
(Alumni TL – ITB80)

Baru beberapa hari ini kita menyaksikan hasil pilrek (pemilihan rektor) ITB, yang membawa Prof. Reini D. Wirahadikusuma menjadi Rektor wanita pertama ITB. Pemilihan yang diikuti tak kurang dari 30 kandidat rektor ini juga tercatat sejarah sebagai pilrek dengan calon terbanyak sejak berdirinya ITB sebagai THS di tahun 1920.

Walaupun perolehan suara Bu Reini selalu yang paling rendah di berbagai tahap pemilihan dibandingkan dua kandidat terbaik lainnya, toch ia berhasil menyalip di babak akhir pemilihan oleh MWA yang di dalamnya melibatkan suara Mendikbud sebesar 35% itu. Artinya, Bu Reini berhasil merebut (mayoritas) suara Menteri sehingga ia sekaligus bisa memveto tiga tahap hasil pemilihan sebelumnya yang konsisten memenangkan Prof. Kadarsah Suryadi, yang juga sebagai petahana.

Dari sisi peraturan yang berlaku, hasil dramatis ini wajar saja, sama dengan menonton pertandingan bola yang menjungkirbalikkan dominasi lawan saat injury time. Jadi suka atau tidak suka, that’s the way how the game should play. Biasa saja!

Kalaupun ada yang disayangkan, pastilah karena potensi Pak Acah, sebutan akrab Prof Kadarsah Suryadi, yang seakan “disia-siakan” padahal telah menjalankan tugas sebagai Rektor ITB dengan sangat baik dan itu dibuktikan dengan tingginya suara pemilih yang diperolehnya.

Tanpa bermaksud meragukan potensi Bu Reini, kelebihan pengalaman Pak Acah akan lebih cepat membawa ITB ke tataran _entrepreneurial university_ seperti yang ditargetkan dibandingkan dengan Bu Reini, yang tentunya harus beradaptasi terhadap akademia dan sistem institusinya dahulu untuk melakukan akselerasi.

Dalam pengamatan saya, saat saya bersamanya sekitar 4 tahun sebagai sesama Rektor, Pak Acah bukan semata-mata seorang system thinker, tetapi juga seorang network thinker yang mumpuni plus pembawaannya yang bijak. Itulah sebabnya sampai sekarang, beliau masih dipercaya oleh para Rektor PTN yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) Indonesia sebagai Ketua Umum MRPTNI.

Baca juga:  Strategi Psikologis

Kemampuannya dalam mendengarkan berbagai pendapat dan keluhan para Rektor MRPTNI yang sangat beragam, serta kemudian meramunya menjadi keputusan bersama adalah kekuatannya yang luar biasa.

Lalu, kalau ada yang diherankan adalah justru pesan dari Mas Nadiem Makarim sendiri saat sidang tertutup pilrek bersama MWA ITB, sebagaimana dilansir dalam TEMPO.CO tanggal 9 November 2019 yang dikutip dari Ketua MWA Ibu Yani Panigoro, bahwa “Kampus itu harus merdeka. Merdeka dalam belajar, merdeka mahasiswanya, merdeka institusinya, juga merdeka untuk para dosennya”. He..he..nggak salah nih? Heran, karena pesan tersebut seolah kontradiktif dengan kenyataan yang dia lakukan saat menggunakan hak suaranya, yang 35% itu. Logika sederhananya, kalau ia menginginkan ITB merdeka, maka ia harus membebaskan apa yang menjadi pilihan mayoritas masyarakat akademik ITB secara nyata. Sebab kalau di satu sisi dia bilang kampus harus merdeka, tetapi disisi lain ketika ekspresi merdeka kampus dalam sebuah proses pilrek yang panjang dan melelahkan itu kemudian dinafikan hasilnya, bukankah ini berarti ia telah mencederai makna dari merdeka itu sendiri ya? Saya jadi ingat anak-anak saya di rumah yang sebagian juga adalah generasi milenial, sebagaimana Mas Menteri. Betapa saya sangat hati-hati menjaga kesamaan antara ucapan – sikap – tindakan saya di hadapan mereka, karena mereka akan cenderung menolak nasihat saya apabila saya tidak melakukan hal yang sesuai dengan apa yang saya katakan. Semoga generasi milenial tidak hanya kritis dalam menuntut dan mengkritisi, tetapi juga konsisten dalam tindakannya. Pendidikan itu memang tidak seringan mata memandang…

Belajar dari kejadian di atas, nampaknya Permendikbud no. 33 tahun 2012 tentang bobot suara Menteri 35%, perlu ditinjau kembali. Bagi PTN sekelas ITB dengan insan akademik yang sangat _mature_, hasil berbeda seperti itu mungkin tidak terlalu berpengaruh. Namun bagi banyak PTN lain, masalah yang timbul menjadi sangat kompleks dan beragam, bahkan bisa terus berlangsung selama periode jabatan rektor yang bersangkutan. Pihak yang dikalahkan akan “memboikot” kebijakan pihak lainnya sehingga jalannya PTN menjadi timpang dan tidak produktif. Jadi bagaimana PTN kita akan maju dan berkelas dunia, kalau lebih sibuk dengan urusan domestik yang sesungguhnya tidak hakiki? Bukan hanya itu, yang lebih ironis lagi, para akademisi terjebak dalam “permainan politik” kampus yang tidak sehat selama proses pilrek, sehingga sama sekali tidak mencerminkan sebagai Kawah Candradimuka-nya calon-calon intelektual bangsa, yang esensinya meramu karakter dan kompetensi keilmuannya. Karena itu, kampus harus dibebaskan dari permainan yang tidak elegan ini, ibaratnya selama ini, wasit ikut bermain bola dengan para pemain di lapangan. Peraturan pilrek ini bukan hanya menurunkan marwah PT, sebagai lembaga pendidikan tinggi, tetapi wibawa Menteri, sekaligus! Menurut saya solusinya ada dua, yaitu pertama jika memang Menteri itu dihadirkan dengan tujuan mengendalikan PTN yang notabene adalah milik pemerintah, maka serahkan saja 100% proses pemilihan Rektor PTN untuk ditetapkan sepenuhnya oleh Menteri. Sepertinya sistem pilrek yang dulu, PTN mengajukan tiga nama kandidat Rektor, lalu Menteri memilih sesukanya jauh lebih elegan, karena dampak perpecahan internal kampus menjadi minimal. Atau opsi solusi kedua, serahkan seluruh proses pilrek pada mekanisme yang berlangsung secara penuh dan bertangguh jawab oleh internal kampus tanpa campur tangan Menteri. Azasnya adalah kepercayaan (trust) dan kemerdekaan (freedom) kampus. Persis seperti yang dipesankan Mas Menteri saat sidang tertutup dengan MWA ITB. Berani Mas?***

(Visited 21 times, 1 visits today)

Dee Sagita

leave a comment

Create Account



Log In Your Account