Turunkan Jokowi. Fakta atau Framing?

Turunkan Jokowi. Fakta atau Framing?

by Tarmidzi Yusuf

Dua hari ini saya merasa aneh dan prihatin. Tidak ada hujan, tidak ada angin “mahasiswa bergerak”. Aneh melihat postingan di beberapa group WhatsApp maupun wapri. Foto demo mahasiswa. Mahasiswa Pekanbaru menduduki Gedung DPRD Riau. Foto mahasiswa Universitas Trisakti di atas Kopaja depan Kampus Trisakti Grogol Jakarta Barat. Juga mahasiswa berjaket almamater kuning, Universitas Indonesia. Mereka mengepung gedung MPR/DPR. Salahsatu tuntutannya, turunkan Jokowi.

Prihatin. Kita semua “terbuai” oleh framing bernada hiburan. Karena jauh dari fakta. Seolah-olah mahasiswa sudah bergerak. Rasa optimisme di media sosial. Jokowi tinggal menghitung hari bakal tumbang. Padahal, cuma hiburan doang. Karunya teuing.

Kita ini tiap hari pasca Pilpres selalu diframing dengan hiburan. Setelah KPU mengumumkan tengah malam. Dihibur untuk menggugat ke MK. Setelah di MK kita dihibur oleh Ketua MK, untuk bersikap adil, jujur, tidak takut tekanan (mungkin maksudnya, tidak takut tekanan pendukung Prabowo-Sandi) dan hanya takut kepada Allah (mungkin rezim akan menekan keputusan MK). Kata-kata Anwar Usman telah membius pendukung Prabowo-Sandi. Sebelum putusan MK keluar, kita dihibur untuk menggugat ke Mahkamah Internasional. Lagi-lagi hanya hiburan.

Terlepas dari beberapa episode framing. Prediksi saya walaupun pahit, 20 Oktober 2019 Jokowi – Ma’ruf akan dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024.

Sah-sah saja bila ada pihak yang berpendapat, UUD 1945 Pasal 6 A akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi – Ma’ruf. Peluang itu ada kalau konstelasi politik MPR yang tidak mendukung pelantikan Jokowi – Ma’ruf jumlah kursinya mayoritas. Walaupun, rasanya mustahil karena tanda-tanda ada pergerakan tidak tampak sama sekali. Berdasarkan perkembangan politik terkini, justeru peluang pelantikan Jokowi – Ma’ruf hanya menunggu hitungan hari saja. Pasalnya, mayoritas kekuatan politik di MPR makin menguat pro pelantikan.

Baca juga:  #2019GantiPresiden atau punah

Dalam 20 hari terakhir ini isu politik berpusat di DPR dan Presiden. Pertama, framing politik karena “dimainkannya” beberapa RUU oleh DPR dan Jokowi. Misalnya, isu revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Pesantren, RUU P-KS, dan beberapa RUU sensitif lainnya menuai banyak perdebatan. “Dimainkan” isu ini oleh kelompok tertentu dengan menggerakkan mahasiswa sebagai test case atau “pancingan” oleh pihak tertentu, demo 19 September 2019 kemarin. Dugaan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang “menyegel” gedung MPR/DPR adalah bagian dari skenario. Demo meluas tidak hanya di Jakarta tapi merambah di beberapa kota besar Indonesia.
Kemungkinan ini sangat kecil, hampir semua kekuatan dan kekuasaan politik dikontrol oleh orang-orang yang pro Jokowi.

Selain itu, isu politik bergulir dari “permainan” elit. Bisa saja ada kekuatan politik yang menframing untuk “mengacaukan” opini. Sebut saja misalnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rakyat curiga, karena Pemerintah menolak bantuan dari PM Malaysia, Tun Sri Mahathir Muhammad dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk membantu masalah karhutla. Takut ketahuan siapa yang terlibat. Apalagi perusahaan yang terlibat karhutla tidak dboleh dibuka ke publik. Rakyat tambah curiga isu karhutla “dimainkan”.

Baca juga:  MUNDUR!!!!!!

Sehari setelah demo 19 September 2019 (mungkin ada pesan politik yang hendak disampaikan ke Song Tao oleh aktor intelektual demo), ada kunjungan pejabat Partai Komunis Cina Song Tao ke Jakarta, Jumat 20 September 2019. Utusan Presiden Cina Xi Jinping ini, selain menemui Jokowi di Istana Bogor. Juga, dijamu makan siang bersama Megawati di Hotel Mandarin Oriental bundaran HI. Malamnya, bertemu Prabowo Subianto di Kartanegara IV, Jakarta Selatan.

Pertemuan ini menguatkan spekulasi selama ini. Dugaan akan masuknya kelompok Prabowo dalam kabinet Jokowi – Ma’ruf. Megawati lebih “nyaman” bersama Prabowo dibandingkan 5 tahun terakhir bersama Luhut Binsar Panjaitan. Antara Megawati dan LBP telah melahirkan ketegangan politik baru. Jokowi lebih banyak dalam “kendali” LBP. Pos-pos strategis di Pemerintahan dikuasai orang LBP. Sementara Prabowo lebih banyak “mengalah” dengan Megawati. Tentu kita masih ingat perjanjian batu tulis 2009. Tidak ada dendam politik antara Prabowo dan Megawati.

Mungkin saja dari pertemuan ini ada kompromi antara Jokowi, Megawati dan Prabowo dengan Partai Komunis Cina akan “nasib” 5 tahun ke depan Luhut Binsar Panjaitan, Surya Paloh, SBY, dan kelompok politik mereka. Deal-deal ini hanya mereka yang tahu persis. Rakyat cukup di framing dengan episode “hiburan” selanjutnya.

20 Oktober 2019 tinggal ketuk palu. Mufakat untuk musyawarah bukan musyawarah untuk mufakat. Ungkapan sindiran pada era orde baru ternyata masih berlaku hingga saat ini.

Bandung, 22 Muharram 1441/22 September 2019

http://konfrontasi.com/content/opini/turunkan-jokowi-fakta-atau-framing

(Visited 10 times, 1 visits today)

Dee Sagita

leave a comment

Create Account



Log In Your Account