Menakar Peluang Diskualifikasi Paslon 01 oleh Mahkamah Konstitusi

Menakar Peluang Diskualifikasi Paslon 01 oleh Mahkamah Konstitusi

Menakar Peluang Diskualifikasi Paslon 01 oleh Mahkamah Konstitusi

Ada apa gerangan narasi yang dibangun Tim Hukum 01 sampai hari ini masih menolak permohonan tambahan yang diajukan oleh 02?. Takut kalah?. Atau apa yang diajukan oleh Tim Hukum 02 sangat kuat untuk mendiskualifikasi 01?. Kita coba bedah satu persatu.

Soal Dana Kampanye

Capres 01 dalam LHKPN 12 April memiliki kekayaan kas dan setara kas 6M. Sementara pada 25 April menyumbang dana kampanye sebesar 19M. Dari mana fulus 13M diperoleh?. Dalam 13 hari kas dan setara kas bertambah 13M.

Mungkinkah dari jual assets?. Berdasarkan LHKPN total kekayaan Capres 01 sekitar 30M. Adakah bukti pendukung dari penjualan assets? Asset dimana dan kapan transaksinya?

Mungkinkah pemberian anak Capres 01? Adakah bukti aliran dana? Bapaknya aja kas setara kas hanya punya 6M. Hebat sekali sang anak punya 19M. Apakah anak Capres 01 boleh menyumbang lebih dari 2,5M sebagaimana diatur dalam UU No 7/2017. Atau korporasi milik anak menyumbang sebesar itu?

Menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sumbangan dana kampanye berasal dari Badan Hukum Usaha atau corporate itu maksimal Rp 25 miliar sekali menyumbang, kalau perseorangan menyumbang maksimal Rp 2,5 miliar. Demikian aturan UU untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Atau bisa jadi hibah atau gratifikasi? Sudahkah dilaporkan ke KPK? Hibah atau gratifikasi dari siapa? Bolehkan Capres 01 yang sekaligus petahana menerima hibah atau gratifikasi? Menurut UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerimaan gratifikasi mendapat ancaman penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar.

Pemberian barang atau hadiah tidak perlu dilaporkan ke KPK, pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.(Peraturan KPK No 2 tahun 2014).

Baca juga:  #17AprilGulungKarpetIstana; Berawal dari Rocky Gerung, Menjadi Inspirasi Trending Topic

Kemungkinan dana kampanye yang disumbangkan oleh Capres 01 dari utang pribadi? Utang kepada siapa? Bagaimana akadnya? Mungkinkah gratifikasi dibungkus dengan utang pribadi?

Disinilah perlunya PPATK membuka aliran dana rekening Capres 01. Beranikah? Mungkinkah MK memerintahkan PPATK membuka aliran dana Capres 01 sekaligus petahana ini?

Gugatan Terhadap Cawapres 01

BUMN menurut UU No 19 tahun 2003 adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Mayoritas saham BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah milik 2 BUMN, yaitu BNI dan Bank Mandiri. Saat ini 99,94 persen saham BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk. Hal ini juga berlaku pada Bank Mandiri Syariah (BSM) yang 99,99 persen kepemilikan sahamnya dikuasai oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Saham mayoritas. Hampir 100% dimiliki oleh BUMN tapi BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri oleh pihak 01 diklaim bukan BUMN.

Kalau kepemilikan saham BNI dan Bank Syariah Mandiri di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan mayoritas kurang dari 50% bisa saja disebut bukan BUMN dengan syarat saham mayoritas di pegang pihak swasta.

Alasan selanjutnya adalah namanya BNI Syariah pastilah bilik PT. Bank BNI. Demikian pula, Bank Syariah Mandiri pasti milik Bank Mandiri. Tidak mungkin saham mayoritas hampir 100% diklaim bukan BUMN.

Baca juga:  Catatan Warga dari Debat Capres-Cawapres RI Pertama: Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.

Begitu pula putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 21 tahun 2017, anak usaha BUMN merupakan BUMN.

Perdebatan ini akan kita lihat arahnya kemana. Akankah Paslon 01 di diskualifikasi oleh MK?. Tentunya sangat tergantung argumentasi kedua belah pihak di persidangan. Keberanian para Hakim Mahkamah Konstitusi yang katanya tidak takut diintervensi sangat kita nantikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisaa: 135)

 

Tarmidzi Yusuf

Bandung, 13 Syawal 1440/17 Juni 2019

(Visited 112 times, 1 visits today)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account