Said Didu: Pimpinan Anak Perusahaan BUMN Termasuk Kategori Pejabat BUMN dan Sudah jadi Praktek Hukum Sejak Dulu

Said Didu: Pimpinan Anak Perusahaan BUMN Termasuk Kategori Pejabat BUMN dan Sudah jadi Praktek Hukum Sejak Dulu

Said Didu: Pimpinan Anak Perusahaan BUMN Termasuk Kategori Pejabat BUMN dan Sudah jadi Praktek Hukum Sejak Dulu

Kedatangan paslon 02, melalui Tim Kuasa Hukumnya yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana saat memberikan perbaikan berkas permohonan laporan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK Senin, 10 Juni 2019 lalu menjadi sebuah diskusi panjang diantara para tokoh dan pengamat.

Bambang Wijoyanto yang pada saat kehadirannya di Mahkamah Konstitusi menjelaskan untuk melakukan perbaikan berkas menyatakan perbaikan berkas itu sekaligus membawa bukti-bukti baru. Menurutnya bukti tersebut dapat mendiskualifikasi paslon capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Perlu diketahui, dari awal pendaftaran Capres dan Cawapres hingga saat ini, Cawapres nomor urut 01 yakni Ma’ruf Amin masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua Bank Milik pemerintah, yakni PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri.

Hal itu dikatakan BW sangat bertentangan dengan Pasal 227 huruf p UU nomor 7 tahun 2017, dimana seorang calon atau bakal calon harus menandatangani satu informasi atau keterangan, dan tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan.

Baca juga:  Gerakan 2019GantiPresiden Bersambut dengan Tagar #2019PresidenBaru oleh Netizen

Senada dengan pandangan BW tersebut, Muhammad Said Didu menyatakan bahwa pimpinan anak perusahaan BUMN termasuk kategori pejabat BUMN dan sudah menjadi praktek hukum sejak dulu. Pemberian kategori ini diberlakukan oleh semua penegak hukum sehingga banyak direksi anak perusahaan yg terkena kasus pidana.

Lebih lanjut Said Didu mencontohkan beberapa fakta hukum bahwa pejabat anak perusahaan BUMN diperlakukan selayaknya pejabat BUMN. Kasus tersebut antara lain kasus Dirut PKT (anak Pusri) 2006. Kasus Dirut Semen Padang (anak SG) karena maju cagub 2009, kasus dia sendiri (Said Didu) yang diberhentikan sebagai Komisaris PTBA (anak perusahaan Inalum) dan kasus pemberhentian karyawan PTPN IV (anak PTPN III) karena dukung 02 di facebook.

Disisi lain Said Didu mengakui bahwa secara definisi perusahaan memang benar bahwa anak perusahaan BUMN adalah bukan BUMN sementara menurutnya yang dipersoalkan adalah posisi jabatan, bukan status perusahaan. Sebab menurutnya yang dimaksud pejabat BUMN adalah termasuk pimpinan anak perusahaan BUMN dan selama ini dalam praktek hukum berlaku sama dengan pejabat BUMN.

(Visited 103 times, 1 visits today)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account