Datangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Yakini Jokowi-Ma’ruf Amin Bisa Diskualifikasi

Datangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Yakini Jokowi-Ma’ruf Amin Bisa Diskualifikasi

Datangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Yakini Jokowi-Ma’ruf Amin Bisa Diskualifikasi

Jakarta – Jelang sidang MK terkait gugatan paslon 02 Prabowo Sandiaga kembali sambangi kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (10/6/2019).

Kedatangan paslon 02, melalui Tim Kuasa Hukumnya yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana itu langsung diterima oleh staf MK saat memberikan perbaikan berkas permohonan laporan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Kehadirannya di MK dijelaskan BW untuk melakukan perbaikan berkas, karena menurut ia, hal itu mengacu pada peraturan MK terutama peraturan MK nomor 4 tahun 2019 dengan menggunakan hak konstitusional.

“Aturannya kan begitu, sesuai PMK nomor 4 tahun 2019, pasal 10 ayat 1 dan ayat 3, setelah permohonan diperbaiki, diregistrasi baru boleh diupload. Itu pasalnya begitu. Dan kami mengusulkan untuk mengikuti peraturan MK. Jadi, insyaallah teman-teman bisa mendapatkan permohonan yang sudah direvisi melalui laman MK setelah permohonan perbaikan itu di registrasi, “kata BW.

BW juga menyatakan perbaikan berkas itu sekaligus membawa bukti-bukti baru. Menurutnya bukti tersebut dapat mendiskualifikasi paslon capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Iya, tambahan bukti baru juga, tadi kami juga sudah memasukan salah satu bukti yang menarik, itu harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi, “Jelas BW.

Perlu diketahui, dari awal pendaftaran Capres dan Cawapres hingga saat ini, Cawapres nomor urut 01 yakni Ma’ruf Amin masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua Bank Milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

Baca juga:  Rekomendasi PA 212 dan Peluang Dukungan Penuh Pasangan Prabowo - Ahmad Heryawan

Hal itu dikatakan BW sangat bertentangan dengan Pasal 227 huruf p UU nomor 7 tahun 2017, dimana seorang calon atau bakal calon harus menandatangani satu informasi atau keterangan, dan tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan.

“Calon wakil presiden Ma’ruf Amin masih menjabat sebagai dewan pengawas BNI Syariah, masih ada itu. Kita sudah mengecek laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, itu artinya pasal 227 huruf p sudah di langgar nya. “Ungkap BW.

BW juga menjelaskan jika seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN.

“Kami pastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi ada pelanggaran yang sangat serius, “katanya.

Perbaikan laporan dan penambahan bukti-bukti tersebut dijelaskan BW mengandung sejumlah argumentasi utama serta bukti-bukti pendukung lainnya, seperti video, dokumen surat termasuk diantaranya form C1, dan bukti pendukung lainnya.

“Argumentasi hukum yang kami ajukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam argumen kualitatif. “Ucap BW.

Selain itu, BW juga memaparkan kecurangan (electoral fraud) paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin bersifat TSM yaitu didalamnya terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), penyalahgunaan sumber daya dan sumber dana negara (misuse of state resources).

“Pak Capres 01 telah menggunakan posisinya sebagai presiden petahana, ia menggunakan semua resourses. Memang sepintas tampak biasa dilakukan berdasarkan hukum sehingga terkesan absah, akan tetapi bila dikaji lebih dalam terlihat tujuannya adalah mempengaruhi pemilih untuk memenangkan Pilpres 2019. “Beber BW.

Baca juga:  Inilah Profil Mayjen (Purn) Sudrajat, Calon Gubernur Jabar Koalisa Gerindra, PKS dan PAN

Lima bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01, BW meyakini adanya penyalahgunaaan APBN dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN, Ketidak-netralan Aparatur Negara seperti Polisi dan intelijen, Pembatasan Kebebasan Media dan Pers, serta Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum.

“Kecurangan TSM adalah pelanggaran yang sangat prinsipil dan mendasar atas amanah pemilu jurdil sebagaimana diamanahkan berdasarkan pasal 22E ayat1 UUD 1945. “Ulasnya.

Selain itu, kuasa hukum Prabowo-Sandi melihat penggelembungan suara dan pencurian suara hampir merata di 34 propinsi Indonesia, akan tetapi jumlah yang cukup masif terjadi di pulau Jawa.

“Kita sadari itu lah, ada banyak kecurangan penyelenggaran pemilu (KPU), pencurian dan penggelembungan suara dijalankan melalui DPT siluman, manipulasi dokumen C1, dan manipulasi entry data Situng. “Terang BW.(Op/red)

(Visited 58 times, 1 visits today)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account