State in Emergency, Perppu, Dekrit dan Perlawanan Ummat

State in Emergency, Perppu, Dekrit dan Perlawanan Ummat

State in Emergency, Perppu, Dekrit dan Perlawanan Ummat

Oleh : Nasrudin Joha

Setelah ‘gagal’ mengkanalisasi opini publik atas adanya kecurangan Pilpres, termasuk setelah tidak memungkinkan menggunakan ‘otoritas lembaga pemilihan’ untuk mengamankan syahwat melanggengkan kekuasaan dua periode, maka jurus akhir yang akan digunakan rezim adalah menyatakan negara genting, keadaan darurat, terbitkan perppu atau dekrit, anulir hasil pemilu, terapkan pemerintahan darurat untuk sementara waktu, dan dalam fase pemerintahan darurat itu, rezim akan memaksimalkan alat kelengkapan negara untuk membungkam segala bentuk kritik dan perlawanan publik.

Anda tidak bisa menganggap tulisan ini sebagai prosa fiktif, khayalan untuk memindahkan perhatian, tidak. Skenario ini sangat mungkin dieksekusi, manakala rezim memaksa otoritas lembaga untuk memenangkannya -meskipun dengan kecurangan yang nyata- lantas umat melawannya dengan gerakan People Power.

Meskipun demikian, perlu dijelaskan kepada umat fakta politik sebagai berikut, agar umat ‘tidak gentar’ menghadapi rencana makar rezim zalim dan memiliki kebulatan tekat untuk melawannya.

*Pertama,* Perppu yang efektif untuk melanggengkan kekuasaan, atau dalam sebutan lain dekrit Presiden secara sepihak untuk melakukan serangkaian tindakan inkonstitusional menjadi konstitusional itu membutuhkan dua alat penyokong utama. Tanpa dua alat penyokong ini, meskipun secara legal formal telah diformat agar sesuai dengan UU, maka Perppu atau dekrit ini tidak akan pernah memiliki kekuatan eksekusi.

Perppu atau dekrit Presiden perlu mendapat dukungan penuh militer dan umat. Saat terjadi polarisasi reorientasi umat, apalagi pasca pilihan, suara partai di parlemen tidak akan memberikan sumbangan berarti untuk menopang eksistensi Perppu atau dekrit Presiden.

Gerakan umatlah yang akan mendominasi legitimasi kekuasaan, baik untuk melanggengkan atau untuk menggantinya. Kekusaan yang dilawan dan ditentang umat, justru akan berakhir tragis dan menyedihkan.

Adapun militer adalah pilar kedua penjaga kekuasaan setelah legitimasi umat. Dua pilar inilah -umat dan militer- yang akan menjadi penjaga Perppu atau dekrit, jika saja hal itu dipaksa diterbitkan.

Baca juga:  Kenapa dunia begitu ketakutan kepada Khilafah?

Dekrit Presiden Soekarno 1959 yang menginstruksikan kembali ke UUD 45, kembali ke konstitusi Negara Kesatuan dan membubarkan konstituante dan Republik Serikat, berhasil secara gemilang karena dukungan mayoritas umat dan militer. Kekuasaan di parlemen tidak ada tajinya, manakala kekuasaan umat dan militer telah berada disamping Presiden.

Adapun hari ini, jika Presiden memaksa terbitkan Perppu atau dekrit untuk melanggengkan kekuasaannya, menganulir hasil pemilu dan menyatakan pemerintahan darurat untuk waktu yang belum ditentukan, maka dekrit/Perppu ini sangat ringkih karena justru diterbitkan untuk melawan kehendak umat yang menginginkan perubahan.

Sementara posisi militer juga tidak sepenuhnya menopang kekuasaan rezim. Bahkan, jalur komando menengah kebawah mayoritas justru menghendaki perubahan.

Yang berdiri kokoh disamping rezim dari kalangan militer, hanyalah pejabat teras yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk memimpin, kecuali atas intervensi kekuasaan Presiden yang membuat mereka memiliki posisi dan jabatan strategis di militer. Jika rantai komando itu diputus, jajaran militer seketika memberikan loyalitas kepada umat, maka selesainya kekuasaan Presiden jauh lebih tragis ketimbang selesai dengan perwira mengakui kekalahan dalam ajang Pilpres ini.

Kekuasaan rezim adalah kekuasaan yang ringkih yang tak mungkin menanggung beban besar untuk menerbitkan Perppu atau dekrit. Rezim ini, bukan dipimpin oleh seorang Soekarno yang memiliki kapasitas untuk memaksakan dekrit, rezim ini tak lebih dari rezim sekarat yang hampir menemui ajalnya.

*Kedua,* pemaksaan penerbitan Perppu atau dekrit untuk melanggengkan kekuasaan justru memantik pertarungan secara terbuka, sehingga berbagai entitas yang awalnya menolak rezim secara implisit akan mengumumkan secara terbuka penentangannya karena mereka melihat rezim telah melampaui batas. Kondisi ini juga akan memantik perdebatan negara menjadi meluas, boleh jadi tidak saja perdebatan tentang Presiden terpilih tetapi meluas menjadi perdebatan sistem alternatif yang lebih komprehensif untuk menjawab seabrek persoalan bangsa yang terus menerus mendera umat.

Baca juga:  Prabowo makin melenggang, lawannya kian terjengkang

Diskursus tentang khilafah sebagai alternatif kepemimpinan politik Islam akan mendapatkan tempat yang lebih hidup ditengah kebuntuan politik yang kian akut. Umat akan terperangah dan sadar, bahwa semua hiruk pikuk dan segala kericuhan politik saat ini pada pokoknya disebabkan oleh sistem politik demokrasi.

Sistem khilafah akan mengajukan alternatif peralihan kekuasaan tanpa pemilu atau Pilpres yang menghabiskan triliunan rupiah dan menimbulkan perpecahan dan distabilitas.

Mekanisme peralihan kekuasaan dalam khilafah yang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari untuk membaiat Khalifah pengganti -setelah khilafah sebelumnya meninggal atau dinyatakan lepas dari jabatan Khalifah- tanpa perlu terjadi pergesekan masyarakat berbulan-bulan dengan dalih kampanye pemilu.

Khilafah juga akan menjamin kemaslahatan umat karena hukum yang diadopsi adalah hukum syariat dari Al Qur’an dan As Sunnah. Bukan hukum hasil perdebatan hawa nafsu di DPR yang sarat nuansa dan kepentingan politik.

Keadaan genting yang dipaksakan oleh rezim, yang tidak ingin kekuasaannya tumbang akibat proses Pilpres yang menghendaki perubahan, juga akan membimbing umat, para tokoh, ulama, kaum cendekia, untuk mencari jalan bagaimana membaiat Khalifah yang pertama, dengan dukungan militer yang itu akan menyudahi seluruh prahara dan kegentingan yang menjangkiti umat ini.

Semuanya dikembalikan kepada rezim, skenario apa yang akan dipilih. Kami umat Islam, telah menyiapkan seluruh perangkat, sarana dan prasarana, untuk menyongsong masa depan dan perubahan. [].

(Visited 79 times, 1 visits today)

Dee Sagita

leave a comment

Create Account



Log In Your Account