Saatnya netizen dan media sosial menggantikan peran jurnalis dan media mainstream menjadi pilar keempat demokrasi

Saatnya netizen dan media sosial menggantikan peran jurnalis dan media mainstream menjadi pilar keempat demokrasi

Saatnya netizen dan media sosial menggantikan peran jurnalis dan media mainstream menjadi pilar keempat demokrasi

Oleh : Iramawati Oemar
•••••••

Rabu kemarin sepulang bekerja hampir jam 6 petang saya tiba di rumah, layar televisi sedang menayangkan Kabar Petang TV One pada segmen wawancara. Ada 2 nara sumber, Jansen Sitindaon mewakili kubu capres Prabowo – Sandi, berada di studio bersama host, sedangkan melalui saluran telepon, live by phone, ada Lukman Edy dari TKN Jokowi – Maruf. Topik yang dibahas soal maraknya pengantaran bingkisan ke rumah-rumah warga dengan tulisan “Pembawa Pesan”. Saya tak sempat mengikuti dari awal karena baru masuk ke dalam rumah. Tapi yang pasti, saya mendengar Lukman Edy mengakui bahwa pihaknya memang melakukan “door to door campaign” dan itu tidak dilarang. Lukman Edy juga mengakui bahwa pihaknya mencetak beberapa barang merchandise bergambar paslon capres 01. Menurutnya, asalkan pemberian itu berupa barang yang nilainya tak lebih dari 50 ribu rupiah dan tidak berupa uang, maka tidak ada larangan.

Saya bersyukur akhirnya ada media mainstream yang mengangkat issu soal si “Pembawa Pesan” ini menjadi topik bahasan pada jam tayang prime time. Apalagi TV One belakangan ini ratingnya naik tajam, seiring dengan keberaniannya melakukan positioning yang berbeda sebagai stasiun TV berita, dibandingkan dengan stasiun TV lain yang memilih menjadi corong petahana.
Sehari sebelumnya TV One sempat memberitakan juga soal ini di acara Kabar Petang, namun hanya disinggung sekilas dengan menayangkan potongan video yang sudah banyak dibagikan di media sosial.

Point utama dari segmen wawancara kemarin petang adalah : PENGAKUAN dari TKN capres 01 (Lukman Edy) bahwa benar merekalah yang melakukan itu.
Bang Jansen Sitindaon dengan cerdas dan dialek khas Batak-nya yang tegas menyimpulkan soal ini, bahkan dia ulangi 2 kali! Jansen mengatakan bersyukur akhirnya hari ini sudah diakui dan dibenarkan bahwa itu adalah model kampanye dari capres 01. Yang kemarin-kemarin masih dibantah, bahkan Erick Tohir pun memberikan kesan pihaknya tak tahu menahu soal “Pembawa Pesan”. Tapi kali itu, dalam wawancara tersebut, Lukman Edy mengakuinya! Loud and clear!

Bahkan Lukman Edy menyayangkan kenapa yang diviralkan hanya video yang merekam penolakan masyarakat. Padahal menurutnya yang bersedia menerima bingkisan itu lebih banyak, bahkan dengan senang hati.
Aaah…, lucu sekali klaim Lukmam Edy ini. Kalau benar ada lebih banyak yang menerima dengan suka cita, tentu mereka akan membuat rekaman video untuk diviralkan pula, sebagai bantahan bahwa kehadiran kurir Pembawa Pesan ditolak dimana-mana.

Tapi ada 1 hal yang ditanyakan Jansen yang tidak dijawab Lukman Edy. Jansen sempat membuka ponselnya lalu memutar sebuah video yang menunjukkan bahwa pengiriman bingkisan itu ada yang melalui pos/jasa pengiriman. Kalau begitu, ini bukanlah bentuk door to door campaign yang sebenarnya. Kalau melalui pos (atau jasa kirim lainnya) berarti hanya berdasarkan alamat yang telah tertera pada bungkusnya. Ini artinya ada DATA KEPENDUDUKAN YANG DIBOCORKAN.
Lukman Edy terkesan menghindari menjawab pertanyaan itu. Dia berputar-putar tak jelas arah jawabannya. Yang ditanya soal pengiriman lewat pos, jawabnya sama sekali tidak nyambung.

*******

Sebenarnya maraknya kurir Pembawa Pesan keluar masuk kampung, mendatangi rumah-rumah warga sembari mengantar bingkisan, sudah ramai diberitakan nettizen di media sosial, terutama grup-grup Whatsapp. Foto-foto dan video bertebaran. Bahkan foto bingkisan kotak kardus bergambar logo paslon capres 01 yang dibuang di tempat sampah pun viral.
Yang tak kalah viral adalah video 2 orang ibu saling bersitegang, sebab si ibu yang diberi bingkisan menolak, sama sekali tidak mau menerima, bahkan meminta agar namanya dihapus dari daftar penerima yang ada di tangan kurir. Sementara ibu satunya yang menjadi kurir tak kalah galak. Tak peduli dia berada di rumah orang, dia bahkan balik mengancam bahwa dirinya bisa bersikap lebih keras daripada si ibu tuan rumah. Dia mengatakan tidak bisa menghapus nama si ibu dari daftar penerima, karena daftar itu dia terima dari “KANTOR”. Kalau si ibu penerima (yang menolak menerima) ingin namanya dihapus, maka dipersilakan datang sendiri ke “KANTOR”. Entah kantor apa yang dia maksudkan.

Baca juga:  *Pasir* kehidupan

Nah, kalau media mainstream jeli, semestinya mereka akam turunkan reproternya, menelusuri “kantor” apakah yang dimaksud, biro jasa kurir apakah “Pembawa Pesan” itu, siapakah pemodal di balik itu semua. Dari sisi jurnalistik, sebenarnya ini tantangan jurnalisme investigasi yang sangat menarik dan punya nilai jual berita yang tinggi.
Sayangnya pers sudah “lumpuh” bahkan mati suri sense of critics-nya.

Ini bisa dibilang keberhasilan nettizen meramaikan suatu issu sehingga akhirnya media mainstream pun mau tak mau ikut mengangkat topik tersebut.
Masyarakat yang secara swadaya, atas inisiatif sendiri, melakukan perekaman gambar dan video. Sederhana saja, cukup dengan kamera ponsel. Lalu disebarkan di grup WA, kemudian masing-masing anggota grup meneruskannya ke grup-grup lainnya. Dari WAG kemudian naik ke platform media sosial : facebook, instagram, twitter. Setiap hari digaungkan, tiap hari ada saja foto baru dan video baru yang diunggah. Issu ini terus digemakan nettizen, meski media mainstream tetap bergeming, pura-pura tuli. Bawaslu apalagi, mereka memilih duduk manis, diam, menunggu “bola” kalau ada yang melapor.

Kini, setelah 2 mingguan upaya nettizen memviralkan fenomena bingkisan si Pembawa Pesan, diawali dari TV One, media mainstream mulai memberitakan. Mungkin, esok atau lusa, media mainstream online akan mulai ikut-ikutan membahas, karena mereka tentu tak mau dianggap “kudet”, kurang update.

Akan lebih bagus jika ada stasiun TV yang berani melakukan peliputan mendalam, dengan gaya jurnalisme investigatif, untuk menelusuri soal “Pembawa Pesan” ini.
Bagaimana para kurir mendapatkan daftar nama calon penerima bingkisan.
Lalu apakah cara-cara seperti ini masih layak disebut door to door campaign yang dibolehkan oleh Undang-undang.
Ayo, siapa berani, media mainstream mana yang bersedia menjawab tantangan ini?!

*******

Ini kali kesekian nettizen mampu meng-goal-kan sebuah issu menjadi issu nasional yang akhirnya terpaksa diangkat oleh media mainstream. Yang tak kalah fenomenal adalah ketika 2 kardus berisi ribuan e-KTP terjatuh di jalanan menuju Bogor pada suatu akhir pekan di bulan Ramadhan tahun 2018. Sejak siang foto-fotonya beredar luas, diviralkan secara masif, dunia maya pun heboh! Disdukcapil kehilangan muka. Media mainstream terpaksa membahas.

Yang kedua kalinya adalah ketika nettizen ramai-ramai melakukan penelusuran berita mengenai sebuah merk mobil produksi pabrikan China, yang ternyata cukup dilakukan re-badging saja, lalu diakui sebagai mobil nasional Indonesia : Esemka Rajawali.
Tak tanggung-tanggung, nettizen membongkar riwayat penghapusan sejumlah kata pada laman Wikipedia, untuk menghilangkan jejak bahwa mobil China itulah sebenarnya mobil.yang diakui Esemka.
Akhirnya, pasca kehebohan di dunia maya, beberapa media mainstream pun melakukan penelusuran ke lokasi yang disebut-sebut sebagai “pabrik” Esemka.
Padahal hanyalah lokasi penyimpanan mobil-mobil sudah jadi yang didatangkan entah dari mana.
Hasilnya?!
Sungguh luar biasa dahsyat : Esemka yang rencananya akan diluncurkan pada bulan Oktober (2018) tak pernah terealisasi, karena sudah kedahuluan nettizen menelanjangi segala sisi ketidakbenaran bahwa mobil itu diproduksi di Indonesia. Padahal, kalau saja tidak keduluan nettizen memviralkan kebohongan mobil nasional itu, bisa jadi Oktober akan benar-benar terlaksana peluncuran beberapa varian mobil Esemka yang diklaim mobil nasional produksi anak bangsa.

*****

Dalam sepekan ini, selain issu Pembawa Pesan, nettizen juga ramai memviralkan soal adanya e-KTP milik WNA di Cianjur, tenaga kerja asing asal China, yang ternyata NIK-nya sama dengan NIK warga negara Indonesia asli dan terdaftar dalam DPT, lengkap dengan nomor TPS nya. Nah lho!!

Publik dibuat kaget. Tak dinyana sama sekali ternyata TKA bisa memiliki e-KTP dan itu diatur dalam Undang-Undang. Dirjen Dukcapil mengatakan ini seperti greencard kalau di USA atau permanent resident kalau di Australia.
Anehnya, kenapa bentuk, tampilan dan warna e-KTP milik WNA disamakan persis dengan WNI?! Kenapa tidak didesain sedemikian rupa menyolok beda warnanya, misalnya?!
Benar ada kolom bertuliskan WNA, tapi secara sekilas jika tak dicermati, tak akan tampak bedanya, bukan?!

Baca juga:  Al Gazali dan Dendam Anak-anak Revolusi

Konyolnya lagi, Menteri Tenaga Kerja awalnya membantah ada TKAseng yang memiliki eKTP. Tapi ketika sudah viral di media sosial dan nettizen melakukan checking ke situs “lindungi hak pilihmu”, ketahuanlah NIK tersebut terdaftar sebagai PEMILIH. Akhirnya, KPU pun terpaksa angkat bicara, sederhana sekali “ngeles”nya : salah input! Mirip dalih PSI ketika dana awal kampanyenya ketahuan sangat besar.

Setidaknya, berkat kegigihan nettizen meramaikan soal eKTP warga asing, kini publik jadi tahu dan waspada. Ternyata ada ribuan tenaga kerja asing yang punya eKTP. Dan bentuknya sangat mirip dengan eKTP WNI, sulit dibedakan secara sekilas mata. Inilah yang berbahaya jika nanti dibawa ke TPS.
Setidaknya, kini masyarakat jadi makin waspada, makin ekstra ketat mengawasi TPS agar terbebas dari segala macam potensi kecurangan dengan menggunakan eKTP milik WNA untuk ikut memilih.

Di saat situasi politik sudah tidak sehat, KPU dan Bawaslu dianggap berpihak, perangkat hukum dipakai untuk menjerat lawan politik, aparat hukum banyak yang tidak bisa bersikap adil, seharusnya PERS bisa menjadi corong pembela kebenaran, menyuarakan keresahan publik, menjadi penyeimbang, menjalankan perannya sebagai fungsi kontrol atas proses demokrasi.
Namun kenyataan tidaklah demikian. Pers saat ini banyak yang tidak netral, berpihak pada penguasa, karena pemodalnya ikut berkepentingan atas kekuasaan.
Akibatnya pers sebagai pilar keempat demokrasi sudah ambruk!
Media mainstream mulai kehilangan kepercayaan publik.

Jangan berharap banyak pers Indonesia akan bisa jadi seperti The Washington Post yang melakukan investigasi jurnalistik membongkar skandal Watergate, ketika Presiden Richard M. Nixon ngebet mau lanjut 2 periode, segala cara dilakukan olehnya dan tim suksesnya yang terdiri dari para pejabat istana (Gedung Putih). Skandal yang kemudian oleh 2 orang jurnalis The Washington Post diberi judul “All the President’s Men” itu akhirnya berhasil menjungkalkan Nixon setelah terbongkar semua skenario kecurangannya.

Saat ini, rasanya mustahil di Indonesia ada insan pers seperti Bob Woodward dan Carl Bernstein, yang berani menelisik hingga ke jantung kekuasaan demi menemukan dan mengabarkan KEBENARAN.
Kenapa?!
Karena di Indonesia saat ini pemodal media-media besar memilih bersembunyi di bawah ketiak penguasa, berebut aroma kekuasaan.
Karena di Indonesia saat ini tidak ada sosok semacam Katherine Graham dan Benjamin Bradlee, pemilik media dan pemimpin redaksi, yang melindungi IDEALISME jurnalis yang bekerja di medianya.
Semua sudah ditukar dengan nilai-nilai komersiil.

Media sosial yang tak punya pimred lah yang kini bisa diharapkan jadi pilar keempat demokrasi.
Disinilah peran nettizen muncul menggantikan peranan insan pers. Media sosial berubah wajah dari sekedar menyambung silaturahmi, menjadi penyampai kabar terdepan, seketika, langsung dari lokasi kejadian.
MEDIA SOSIAL-lah kini yang menjadi PILAR KEEMPAT DEMOKRASI.

Nettizen, yang tak lain warga masyarakat biasa, bukan jurnalis profesional, yang tampil ke garda depan MENGAWAL DEMOKRASI.
Sebab, hanya dengan memenangkan proses demokrasi secara JUJUR dan ADIL-lah kita bisa MEMENANGKAN INDONESIA.

Tanpa demokrasi yang sehat, tanpa pemilu yang jujur dan adil, maka tidak mungkin Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, tidak mungkin akan terpilih pemimpin yang hebat, tidak mungkin akan lahir seorang pemimpin yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa pemenang!
Maka, dear nettizen, mari kita terus berisik di media sosial, ayo kita ambil alih peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Hanya dengan mengawal demokrasi agar tidak dicederai kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan, itulah cara kita #memenangkanIndonesia !!

Salam kemenangan!

(Visited 60 times, 1 visits today)

Dee Sagita

leave a comment

Create Account



Log In Your Account