Card Reader bisa jadi penyelamat Demokrasi

Card Reader bisa jadi penyelamat Demokrasi

Card Reader bisa jadi penyelamat Demokrasi

Gambar adalah ilustrasi

🚫CARD READER, BISA JADI PENYELAMAT DEMOKRASI

By. Agi Betha

Menyimak soal carut-marut persoalan E-Ktp palsu di ILC Selasa 11 Desember 2018, kita makin paham masalah E-Ktp berpotensi jadi penghancur pesta demokrasi. Kerja keras rakyat dan harapannya untuk mendapatkan pemimpin yg betul-betul diinginkan, bisa terkoyak-koyak.

Sesuai aturan KPU, pemilih yg namanya tidak tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetap boleh nyoblos hanya dengan menunjukkan E-Ktp yg dimiliki. Ini dilakukan mulai pukul 12 siang, usai pemilih yg namanya termuat dalam DPT melaksanakan haknya.

●Kini siapa yg bisa menjamin bahwa jutaan mereka yg namanya diluar DPT tsb pasti membawa E-Ktp Asli? TIDAK ADA.

●Jadi siapa yg bisa membaca bahwa E-Ktp yg mereka bawa itu asli karena terdapat chips data kependudukan di dalamnya? CARD READER. Mesin pembaca data.

●Jika sebegitu pentingnya Card Reader tsb, apakah petugas di TPS memiliki perangkatnya? TIDAK. Kenapa tidak? Ya karena tidak ada barangnya. Mungkin dianggap tidak penting, atau soal E-Ktp dinilai remeh temeh, atau memang pengadaan mesin itu sengaja tidak dianggarkan.

Padahal dengan berkali-kali kasus penemuan E-Ktp yg berceceran, Card Reader jelas jadi kebutuhan. Status E-Ktp palsu atau bernomor NIK ganda, dapat diketahui dengan Card Reader. Perlu mesin untuk baca E-Ktp bodong. Situasi makin ruwet, karena telah terungkap pula adanya bisnis jual beli blangko E-Ktp kosong di marketplace. Lewat internet. Siapapun bisa mengakses.

Ngerinya, ketika dicecar pertanyaan oleh Presiden ILC Karni Ilyas, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Afif Fakrulloh mengatakan, ia cuma memberikan 4 sampai 5 Card Reader atau mesin pembaca E-Ktp di setiap Kabupaten. Karena Indonesia terdiri atas 416 Kabupaten dan 98 kota, atau total ada 514 kabupaten/ kota, artinya Dukcapil cuma memiliki 2.056 sampai 2.570 Card Reader.

Jika diteliti lebih lanjut, dengan jumlah total TPS secara nasional 801.838, maka akan berdiri sekitar 1.560 TPS di setiap kabupaten/ kota. Jika per kabupaten/kota hanya ada 5 mesin, maka sekitar 1.555 TPS tidak difasilitasi Card Reader.

Artinya pemerintah hanya memenuhi 0,003 persen, atau 3/1.000, dari kebutuhan CR yg seharusnya. Melihat kenyataan ini, bagaimana kecurangan tidak mengintai..? Bagaimana kelompok dan golongan yg memiliki agenda hitam di balik Pilpres tidak berpesta pora?

Dirjen Dukcapil mengatakan, 4 sampai 5 buah Card Reader per kabupaten/ kota itu nanti dapat diberikan kepada TPS yg rawan E-Ktp palsu saja. Betapa lucunya pernyataan itu. Memangnya pak Dirjen merangkap dukun yg sudah tahu kecurangan akan terjadi dimana?

Okelah memang Dukcapil punya petanya, berarti bisa diduga pak Dirjen paham pola permainan mafia E-Ktp palsu dan target-targetnya? Berarti dia pun tahu ada mobilisasi massa pembawa E-Ktp palsu dan ke TPS mana mereka diarahkan..? Absurd sekali dugaan-dugaan itu.

HARGA CARD READER. Betapa dungunya jika ini dibiarkan. Pemakaian E-Ktp palsu bisa merajalela akibat kartu tak terbaca. Padahal harga mesin Card Reader juga tak mahal-mahal amat. Di Grapari Telkomsel misalnya, biaya pengadaan Card Reader oleh pusat adalah 518.000 per 2 mesin. Artinya seharga 259 ribu rupiah per Card Reader. Nominal ini adalah keterangan dari salah satu pengurus Grapari. Tentu harga ini tergantung fungsi dan program di dalamnya.

Baca juga:  MASKOT JAKARTA BUKANLAH MONAS

Sesuai kemampuannya dalam membaca data, harga CR di marketplace ditawarkan mulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu. Harga itu bisa mencapai lebih dari sejuta bagi barang import yg digunakan untuk keperluan membaca data khusus. Tapi harus diingat, Dukcapil sudah memiliki prototype program CR yg dibutuhkan, jadi tidak perlu pesan software baru.

Jika perkiraan kasarnya harga mesin CR Dukcapil adalah sama dengan mesin CR yg digunakan operator selular, yaitu sekitar 259 ribu per buah, maka untuk memenuhi kebutuhan 801.838 TPS diperlukan anggaran sekitar 207 milyar. Ini masih dikurangi dengan sekitar 2.500 mesin CR yg sudah dimiliki Dukcapil, yg katanya ada 4-5 mesin CR per kabupaten itu.

Apakah ini ongkos yg mahal?
Lebih rincinya, jika total jumlah DPT adalah 185 juta jiwa, dan jumlah TPS adalah 801.838 lokasi, maka bisa dirata-rata sederhana bahwa terdapat sekitar 230 pemilih per TPS. Nah jika harga mesin Card Reader adalah 259 ribu rupiah, maka Investasi Kejujuran dan Keadilan dalam berdemokrasi disini tidak sampai 1.122 rupiah per orang.

Crystal clear, jelas itu pengeluaran investasi yg sangat murah jika dibandingkan dengan biaya Pemilu 2019 yg sebesar 24,9 trilyun. Juga jelas jauh di bawah nilai mega korupsi E-Ktp yg mencapai 2,3 trilyun. Ongkos inipun jelas tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ongkos kerusakan jika salah mendapatkan Presiden, hanya gara-gara kecurangan massive akibat tidak adanya Card Reader.

Selain pengawalan ketat suara dari TPS ke Kecamatan hingga ke KPU pusat, soal E-Ktp palsu ini adalah salah satu titik lemah kecurangan yg harus diantisipasi. Dan jika memang disitu letak masalahnya, maka Card Reader adalah salah satu investasi demokrasi yg penting. Krn card reader dapat disimpan dan dipakai berkali-kali mengingat hampir saban tahun juga ada pilkada. Meski harus diakui, soal E-Ktp palsu ini hanya mencuat musiman. Pertama yaitu ketika Pilkada Jakarta 2017, dimana sesudah itu tidak ada kasus E-Ktp palsu yg signifikan ditemukan pada berbagai pilkada di daerah-daerah lain. Dan kasus kedua, yaitu kini menjelang Pilpres 2019.

Secara teknis memang CR biasanya digunakan dengan cara dikoneksikan ke komputer. Tapi itu bukan masalah, karena kepemilikan komputer sudah lebih memasyarakat ketimbang soal Card Reader yg masih asing dan spesifik.

TRAUMATIS. Kenapa tampaknya rakyat begitu traumatis menghadapi masalah E-Ktp palsu ini? Rupanya rakyat sudah mengambil banyak pelajaran dari polah tingkah aparat pemerintahan yg sulit dipercaya selama ini.

Baca juga:  Poligami bukan perintah, bukan pula anjuran. Tidak dilarang, juga tidak diwajibkan

Apalagi ketika mendengar uraian Dirjen Dukcapil di ILC bahwa ‘Ekosistem E-Ktp’ dan ‘Arsitektur Masalah E-Ktp’ sudah aman. Orang yg mendengarpun berkerut dahi. Apa sih makna dari istilah asing yg pak Dirjen ucapkan berulang2 di TV nasional itu? Mungkin hanya dia sendiri yg paham.

Bayangkan, ketika berkali-kali ia mengucapkan ‘Ekosistem E-Ktp’, saya yg berlatar belakang ilmu biologi saja tidak paham apa maksudnya. Kalau Ekosistem Pulau Reklamasi, saya paham. Ekosistem Kolam, pasti kita semua juga tahu, apalagi Rocky Gerung. Tapi Ekosistem E-KTP? Istilah import dari mana pula itu..?

Masalahnya, di negara yg serba kebalikan ini, yg dipercayai masyarakat pandai adalah sebaliknya. Jika pemimpin mengatakan kanan, maka rakyat mencurigai maksudnya adalah kiri. Begitu pula bila aparat pemerintahan menunjukkan atas, maka masyarakat akan bertanya: ‘Bukannya yang benar yg bawah?’.

Tingkat ketidakpercayaan rakyat, mau tak mau harus diakui, sudah merosot sampai di titik kronis. Masih ingat? Di acara Debat Capres tahun 2014, sang capres mengatakan ia tinggal hanya memanggil programmer dan cuma butuh waktu tak sampai 2 minggu, untuk menerapkan E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, dan E-audit. Jika diuraikan lebih rinci, jelas di dalam 5 jenis janji ‘E’ itu tercakup soal fungsi dan keamanan optimal E-Ktp di dalamnya.

Yang dikatakan kala itu jelas bukan janji genderuwo, alias bukan janji tak kasat mata. Itu adalah ucapan seorang pemimpin yg disampaikan di hadapan publik nasional, dimana jejak digitalnya abadi tersimpan. Tapi kenyataannya, yg terjadi adalah 5 E yg lain. Di luar dugaan. Yaitu Eh ndobos, Eh nggedabrus, Eh ngutang, Eh kacung, dan Eh sontoloyo.

Jadi jangan heran jika makin rakyat mendengar janji, mereka makin merasa akan dibohongi. LAGI.

✔Catatan:
Di dalam narasi di atas mengandung kata ‘sontoloyo’ dan ‘kacung’. Yaitu dua kata yg dibenarkan secara tata krama percakapan nasional dan intelektual, aman dari intaian, dan kebal terhadap UU ITE.
Kedua kata tsb adalah sebagai pengganti kata ‘idiot’ dan ‘banci’ yg sebaiknya sementara ini dihindari, karena dinilai rasis, intoleran, dan kasar.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Dee Sagita

comments
  • yang bahaya justru DPT yg dirahasiakan itu, bayangin aja 31 juta itu kalau jumlah pemilih tetap katakan 165 juta, belum apa2 sudah ngantongin hampir 19 persen sendirian, bahaya lagi kalau sudah dicoblos duluan, cukup cari 54 juta lagi yg beneran keringet, jadi ditambah yang ongkang2 kaki 31 juta menjadi 85 juta

    jumlah pemilih asumsinya tetap 165jt, gimana yg 31 juta ? caranya katakan saja di inject, dengan demikian hasil ahirnya 85jt vs 80jt, atau 51,52% vs 48,48%
    biar agak keren dibikin menang2 tipis padahal bodong.

    ini memang cuma asumsi, krn DPT itu masih dirahasiakan, buat apa rahasia2,,, mau pemilu atau mau apa ?

  • leave a comment

    Create Account



    Log In Your Account