Tentang korupsi, KPK dan kepastian hukum

Tentang korupsi, KPK dan kepastian hukum

Tentang korupsi, KPK dan kepastian hukum

SURAT TERBUKA FAHRI HAMZAH BUAT JOKOWI:

TENTANG KORUPSI, KPK dan KEPASTIAN HUKUM.

—————-
Saya ingin menulis surat terbuka kepada presiden @jokowi yang masih memimpin republik ini….ini tentang tuduhan korupsi dan nilai tukar kita yang semakin letih…ia seperti nampak tak terkait padahal hukum adalah penunjuk arah ekonomi…#KursKepastian

Pak presiden @jokowi yth,
Sekitar 2 atau 3 bulan setelah bapak dilantik, akhir 2014, kita bertemu untuk rapat konsultasi….entah apa yang membuat saya begitu bersemangat pada pertemuan pertama saya membawa buku tulisan saya tentang “Demokrasi, Transisi dan korupsi..”.

Saya juga membawa dokumen hasil kajian BPK tentang tentang “Audit Kinerja KPK”. Saya serahkan buku itu langsung ke tangan bapak. Saya katakan, “pak, penting bapak mulai dengan hukum yang pasti”. Buddy Bag itu saya serahkan disaksikan wakil presiden dan menteri sekretaris negara.

Waktu itu, bapak mengucapkan terima kasih. Dan saya berharap bapak akan menyuruh staf bapak mempelajari. Sebuah temuan dan sebuah pendekatan dalam pemberantasan korupsi agar hukum itu pasti dan agar semua tak menjadi alat untuk menghibur diri. Hiburan semata seperti hari ini.

Sementara buku yang saya bawa dan dokumen temuan BPK menjelaskan 2 hal; bahwa korupsi adalah persoalan sistem, bukan soal PRILAKU manusia semata dan bahwa KPK sebagai penegak hukum pemberantasan korupsi telah mulai ditemukan bermain kotor. KPK adalah sapu kotor.

Itulah yang saya sampaikan kepada bapak waktu itu, berharap bapak akan waspada bahwa apa yang menjadi perhatian saya akan bapak pelajari dan akan bapak perbaiki. Sebab satu2-nya sesal saya terhadap pemerintahan sebelumnya adalah membiarkan KPK seperti ini. #KursKepastian

Waktu itu, telah muncul beberapa kali sengketa antara penegak hukum, bermula dari saling curiga dan dilanjutkan oleh saling sangka bahkan berakhir dengan saling serang. Ada #CicakBauaya1, ada #CicakBuaya2 dan seterusnya. Konflik dibiarkan jadi sengketa terbuka.

Untuk mengingatkan bapak, bahwa di awal pemerintahan bapak konflik berlanjut. KPK mengintervensi pemilihan kabinet. KPK mencoret Nama2 (merah kuning hijau) yang sampai sekarang mereka permainkan. Lalu terjadilah konflik terbuka kembali. #KursKepastian

Sekedar mengingatkan bapak, KPK secara sembrono mentersangkakan seseorang yang telah bapak kirim ke DPR sebagai calon Kapolri dan lalu dalam uji kelayakan DPR meloloskan yang bersangkutan. Dan lalu yang bersangkutan melakukan praperadilan. Ia menang. #KursKepastian

Seseorang, yang telah lolos eksekutif, lokos legislatif dan lolos yudikatif gagal dilantik menjadi Kapolri hanya karena opini. Negara kalah! Bapak kalah dan kita semua kalah! Tapi, begitu orang yang sama menjadi kepala BIN, kita semua terdiam dan KPK pura2 tidak tahu perkara.

Kita semua mulai melihat permainan dan kita semua menjadi pemain sandiwara. Kita para elit Indonesia melihat secara telanjang bahwa hukum mulai berkelana memasuki wilayah politlik. “Rupanya permainan mulai keluar arena”, itu bisikan hati saya saat itu. #KursKepastian

Baca juga:  e-KTP koq bisa tercecer?

Dan itulah yang terjadi, sejak itu, kita menyaksikan sengketa terbuka, pimpinan KPK menjadi tersangka dan aib-nya terbuka. Menggalang kesaksian palsu dan memalsukan dokumen keluarga. Dan semua mereka masih bermasalah. Sampai sekarang status hukum mereka tidak jelas.

Gedung KPK kembali menjadi tempat penggalangan politik, ada gelora karena wadah pegawai KPK berpolitik. Mereka menuntut bermacam hal bahkan mereka menuntut agar pimpinan dilawan. Pimpinan transisi pilihan bapak dilawan. Tegang! Kata pak Ruki kepada saya. #KursKepastian

Lalu terpilihlah pimpinan yang sekarang di bawah pertarungan yang telah meninggalkan sisa-sisa perang dan perdamaian. Pimpinan KPK yang baru adalah hasil dari negosiasi politik lama. Tapi penyidik KPK permanen sampai ada yang diserang. Novel baswedan menjadi pahlawan baru.

Siapa yang menyerang Novel? Mengapa bapak tidak memberi jawaban? Siapa yang berperan dan siapa yang menjadi dalang? Entahlah, tapi Sadarkah bapak presiden. Bahwa semua ini adalah sumber ketidakpastian? Sadarkah bapak bahwa kita mengirim sinyal kekacauan kepada dunia ?

Sementara itu, DPR mengajukan evaluasi. Lalu kita kembali mengadakan rapat konsultasi. Ada 3 kali setahu saya. Khusus untuk membahas masa depan Kepastian hukum. Waktu itu revisi UU KPK hampir disepakati tetapi selalu dibatalkan diujung. #KursKepastian

Habis sudah upaya DPR untuk mengingatkan bapak bahwa sebagai lembaga pengawas tertinggi di negeri ini, DPR menemukan sesuatu yang harus kita baca. Melalui pansus Angket KPK hampir saja semua terbuka tapi akhirnya semua dihentikan. Tergesa-gesa dan Entah oleh apa.

Dalam pansus Angker KPK semua hampir terbuka. DPR hampir saja menemukan segala sumber masalah dan segala sumber ketidakpastian hukum yang dibuat KPK. Tapi rupanya, KPK punya mekanisme Melawan balik. Semua terkena. Dan semua kembali ke semula. #KursKepastian

Maka, semua keinginan DPR untuk mengingatkan presiden dari masa ke masa terus mendapat hambatan KPK. Revisi UU KPK agar bisa diawasi, pansus angket KPK, audit oleh BPK semua ditahan atas ancaman dan ketidaksetujuan KPK. #KursKepastian

Itu juga nasib RUU KUHP peninggalan Belanda itu. DPR telah menyelesaikan pekerjaannya awal tahun ini dan tinggal pengesahan. KPK lagi yang tidak mau lalu presiden pun menolak meneruskan pembahasan. Dan kita berhenti sampai di sini. Ketidakpastian terus menjadi-jadi.

Bapak presiden yth,
Apakah bapak melihat apa yang saya lihat? Terutama sekarang setelah kurs rupiah terhadap dolar mulai menyentuh angka berbahaya. Apakah bapak tidak merasa seperti mendirikan benang basah? Apakah bapak siap jika krisis datang lagi?
#KursKepastian

Baca juga:  Konspirasi politik dibalik pembakaran bendera Tauhid

Oh ya, saya ingat dalam satu rapat konsultasi yang akhirnya batal menyepakati revisi UU KPK karena tekanan forum rektor dan pimpinan KPK mengancam mundur. Saya berbisik lagi kepada bapak, “pak, saya khawatir ekonomi kena serang, tolong pelajari Korea selatan”.

Waktu itu, saya mempelajari sebab2 pembubaran KICAC, semacam lembaga mirip KPK di Korea selatan. Korea selatan ini mirip sekali dengan kita dalam sejarah pemberantasan korupsi dan kemerdekaan. Pembubaran KPK Korsel karena tuntutan ketidakpastian kepada ekonomi.

Itulah yang terjadi di kita sekarang, kita terima atau tidak. Survey pasar kalau ditanya maka, “kepastian hukum” adalah sumber keraguan yang utama di negeri ini. Bagaimana menaruh uang atau datang ke negara yang hukum tidak nampak pasti?
#KursKepastian

Sementara bapak presiden mengatakan kepada dunia “marilah datang ke negeri kami dan berinvestasi ”, pada saat yang sama di media mereka melihat ada banyak pencuri ditangkapi. Bukankah artinya negara ini tidak aman menitipkan investasi? #KursKepastian

Demikianlah yg terjadi bapak presiden. Dan hari ini, di kota malang, kota yang indah berseri. Arek2 malang yang pemberani, KPK menangkap hampir semua anggota DPRD kota itu, Kecuali yang bolos karena dianggap tidak ikut merugikan negara. (Bolos ternyata bagus sekali).

Bapak presiden @jokowi,
Inilah hari2 bapak. Di negeri yang bapak pimpin. Tapi rasanya dalam hukum bapak tidak memimpin kami. Dan dalam ekonomi pasar mulai nampak tidak sudi. Entahlah, semoga bapak masih punya waktu untuk memperbaiki negeri ini.

Saya selalu cemas, apabila kita tetap todak mengerti dan ini tidak bapak mengerti sesungguhnya kita sedang bunuh diri. Semua sedang mengantri gerakan bunuh diri pak. Saya tidak mau mengantri. Saya akan lawan semua ini. Bila perlu sendiri. #KursKepastian

KPK adalah beban bangsa ini, sebuah lembaga dan sekelompok orang yang menipu negeri ini. Tapi, akan ada akhir. Entah kapan, yang penting saya sudah sampaikan dan yang penting bapak sudah saya ingatkan. Agar tak ada sesal nanti.

Flight Jakarta – Lombok,
4/9/2018.
Fahri Hamzah.

(Visited 74 times, 1 visits today)

Dee Sagita

leave a comment

Create Account



Log In Your Account