Wawancara Andi Arief: Prabowo Bukan Penculik

Wawancara Andi Arief: Prabowo Bukan Penculik

Wawancara Andi Arief: Prabowo Bukan Penculik

artikel ini pernah dimuat di : www.viva.co.id tanggal 30 Juni 2014

https://www.viva.co.id/indepth/wawancara/517127-wawancara-andi-arief-prabowo-bukan-penculik

Isu penculikan menjadi isu panas di tengah kampanye Pemilihan Presiden 2014 ini. Isu ini jelas menyasar calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, mantan Komandan Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia yang pernah dibawa ke sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas tuduhan penculikan sejumlah aktivis di tahun 1997-1998.

Isu ini menghangat lagi setelah mantan atasan Prabowo, Jenderal purnawirawan Wiranto, secara terbuka menggelar jumpa pers menyebut Prabowo sebagai inisiator penculikan. Untuk itu, kata Wiranto yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata pada Maret 1998 sampai Oktober 1999 itu, Prabowo dipecat dari TNI.

Kasus penculikan ini memang buram. Tak pernah ada pengadilan yang terang menyebut siapa pelaku dan siapa saja korbannya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut, sepanjang 1997-1998 terdapat 23 orang yang diculik, di mana satu orang sudah ditemukan tewas, sembilan orang dibebaskan dan tiga belas orang lainnya masih hilang.

Salah satu yang dibebaskan adalah Andi Arief, yang saat itu Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Andi ditangkap pada 28 Maret 1998 di Lampung oleh sejumlah personel Kopassus, sebulan kemudian ditahan di markas polisi sampai kemudian dilepas pada 14 Juli 1998.

Dalam bincang-bincang dengan VIVAnews, Rabu 25 Juni 2014, Andi, yang kini Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, mengecam isu “penculikan” hanya menjadi konsumsi lima tahunan menjelang Pemilihan Presiden.

Kini, 16 tahun setelah kejadian itu, Andi mendeskripsikan peristiwa yang dialaminya saat dia memimpin Partai Rakyat Demokratik di bawah tanah pada tahun 1998 bukanlah “penculikan” tapi penangkapan. Hanya saja, kata Andi, penangkapan dilakukan oleh pasukan elite karena mungkin kondisi zaman itu yang luar biasa.

Andi pun berpendapat, aksi penangkapan ini bukanlah inisiatif pribadi dari Komandan Jenderal Kopassus saat itu, Prabowo Subianto. Menurutnya, tak masuk akal aksi yang melibatkan sejumlah instansi negara seperti TNI dan Kepolisian itu tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu.

Berikut wawancara lengkap Andi Arief dengan VIVAnews:

Jadi sebenarnya bagaimana isu penculikan ini?

Dia (Prabowo Subianto) bukan penculik. Dia rangkaian dari 1996 yang mencari kami (seperti) Syarwan Hamid dan lainnya. Akhirnya mereka memutuskan pakai yang terbaik, pakai Kopassus. Jadi kami bukan diculik, tapi ditangkap. Memang yang seharusnya menangkap polisi tetapi saat itu keadaan tidak normal. Saya juga tidak tahu kata penghilangan aktivis itu dari mana.

Jadi isu hak asasi manusia sekarang ini seperti menyederhanakan persoalan rakyat dengan Orde Baru seolah-olah persoalan PRD dengan Prabowo. Kami tidak pernah mengganggu keluarganya, tidak pernah punya dendam pribadi, mengapa mereka (Kopassus) melakukan itu, ya karena negaralah.

[Tahun 1996, Syarwan Hamid adalah Kepala Sosial Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana saat itu Panglima ABRI adalah Jenderal Feisal Tanjung. Di era Presiden BJ Habibie, Syarwan menjadi Menteri Dalam Negeri.]

Lalu bagaimana mengenai inisiatif Prabowo seperti kata Wiranto?

Bohong. Inisiatif pribadi kok sampai 4 bulan tidak diketahui. Mungkin saja Prabowo mengatakan itu untuk melindungi Soeharto. Tapi TNI kan tidak sebodoh itu sampai ada inisiatif pribadi.

Saya menduga kasus ini sengaja digunakan Wiranto untuk ambisinya, karena dia tahu betul rivalitas dia ke depan dengan Prabowo. Ternyata benar. Dan dia menjadi timses Jokowi.

[Wiranto menjadi Panglima ABRI pada Maret 1998 setelah penculikan terjadi atas Andi Arief dan kawan-kawan.]

Apa Prabowo berada di bawah tekanan saat di Dewan Kehormatan Perwira?

Saya kira dia melindungi Soeharto. Dia pasang badan saja dan dia mengakui tetapi Luhut Panjaitan, Benny Moerdani, Wiranto sok suci semua. Cuma kan pengakuan mereka tidak cocok dengan kita. Kecocokannya pun dilematis.

[Luhut Binsar Panjaitan, kini jenderal purnawirawan, adalah Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI-AD antara tahun 1996-1997 dan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) dari 1997 sampai 1999. Kini Luhut berada di Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara Benny Moerdani adalah mantan Panglima ABRI, salah satu orang terkuat dalam sejarah TNI, dan sudah meninggal dunia 2004 lalu.]

Ada tiga kelompok korban penculikan yang berbeda kabarnya?

Kalau ada orang PRD mengatakan itu, berarti bohong. Kami tidak tahu. Kami yang tahu (masih hilang) Herman Hendrawan, Wiji Thukul, Bimo Petrus, dan Suyat. Di antara empat inipun ada dua yang saya sangsikan tidak hilang, sementara yang dua hilang. Yang saya sangsikan tidak hilang ini Wiji Thukul dan Bimo Petrus.

Kalau Suyat ini karena ada hubungan dengan penangkapan ini mungkin saja dia hilang. Kalau Herman ini, dia sempat dikeluarkan seharusnya masih sempat diselamatkan oleh Wiranto. Tetapi kalau Suyat dan Thukul itu nggak ada yang tahu tuh kapan hilangnya. Kedua, Thukul ini izin keluar cuma saya yang tahu. Izin ke anak istrinya, jauh sebelum penculikan sekitar 1997 dolar masih 18.000.

[Setelah wawancara Andi Arief menyebutkan, dua bulan setelah dia dibebaskan dari tahanan Polda Metropolitan Jakarta Raya, kira-kira bulan September 1998, sempat bertemu satu jam dengan Wiji Thukul. Karena itulah Andi yakin penyair itu masih hidup meski tak diketahui di mana posisinya.]

Kalau saya ceritakan itu ke kawan-kawan bagaimana, tapi ya saya ceritakan saja.

Jadi jangan ada, kejahatan kemanusiaan untuk 4 orang yang belum jelas nasibnya, siapa yang ambil. Yang menculik, bagian dari negara, ya. Mereka (Kopassus) memiliki kemampuan yang luar biasa, hebat itu. Banyak kesatuan ada juga dari preman-preman, kami memang susah ditangkap karena kami sambil lari sambil melawan. Mega Bintang, Mega Bintang Rakyat (bentuk perlawanannya).

Awalnya 27 Julilah, tapi itu PRD yang mengumpulkan massa bukan PDI. Saya orang pertama yang memutuskan untuk menghentikan aksi-aksi Makassar berdarah, kan itu bulan April (1996). Ada massa sepuluh ribu, lima ribu, ada PDI. Saya bilang kalau ingin percepat perkembangan massa ini, kita pindah (beraksi di Jakarta). Banyak yang tidak sependapat dengan saya. Budiman Sudjatmiko (Ketua Umum PRD saat itu–red) tidak sepakat, tetapi saya berhasil meyakinkan, harus membantu PDI atau intervensi momentum namanya. Jadi Budiman tidak sepakat waktu itu, pertimbangannya ngapain sama partai borjuis, tetapi saya bilang, bukan borjuisnya tetapi momentumnya.

Kami demo ke Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dengan isu hentikan intervensi negara terhadap kasus 27 Juli. Dibuatkan sekarang seperti Polonia, deklarasi-deklarasi, jadi besarlah panggung itu. Kemudian demolah di Gambir yang dipukuli itu, jadi pembesaran masa murni dari PRD, bukan PDI. PDI itu tidak punya massa yang aktif, jadi lebih banyak massa PPP. Banyak orang-orang PPP yang turun, massa waktu itu yang militan massa PPP bukan PDI.

Kami dicari lalu kami melawan lagi pas Bintang Rakyat itu. Nah akhirnya, Nezar (Nezar Patria–red), Mugi (Mugiyanto –red), Aan (Aan Rusdianto–red), ditugaskan ke Universitas Indonesia. Muncullah aksi UI yang sampai 30 ribu orang. Itulah dibentuk Forum Kota, asal namanya Forkot. Yang mengasih nama Forkot itu Nezar. Adian Napitupulu itu entah kapan kunculnya kami tidak tahu juga. Gara-gara mereka rusaklah semua, aksi apa-apa naik bus. Tidak ada revolusi naik bus, semua jalan kaki.

[Adian Napitupulu kini aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, setelah sebelumnya dikenal sebagai aktivis Forkot.]

Posisi Anda terakhir bukan PRD, bukan?

Saya itu Ketua PRD bawah tanah ketika Budiman Sudjatmiko ditangkap. Budiman dalam kontrol saya tetapi tetap Budiman diketahui sebagai Ketua Umum.

Berapa orang komite bawah tanahnya?

Awalnya 20 orang. Langkah pertama saya konsolidasi bawah tanah ini. Saya konferensi pers sendiri di Malioboro, Yogyakarta. Nama samaran saya Mirah Mahardika.

[PRD bawah tanah ini dipimpin oleh Andi Arief bersama Nezar Patria yang sama-sama berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Tahun 1997, kolektif bawah tanah ini berbagi tugas, beberapa orang muncul ke permukaan untuk menjaring koalisi dan aliansi, sementara Andi, Nezar dan beberapa orang lainnya tetap di bawah tanah. Beberapa orang yang muncul ke permukaan itu adalah Faisol Reza, Rahardjo Waluyo Jati dan Herman Hendrawan. Mereka semua diculik namun hanya Herman masih belum kembali sampai saat ini.

Faisol Reza kini aktif di Partai Kebangkitan Bangsa, Waluyo Jati aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sementara Nezar Patria berprofesi sebagai jurnalis dan kini duduk sebagai anggota Dewan Pers. Menurut beberapa mantan aktivis PRD lainnya, Mirah Mahardika adalah pimpinan bawah tanah secara kolektif sejak Budiman dipenjarakan.]

Dilegalkan kapan?

Belum sempat. Baru muncul KNPD (Komite Nasional Perjuangan Demokrasi–red), yang tampil Faisol Reza, Rahardjo Waluyo Jati dan Herman Hendrawan. Tiga orang ini cepat atau lambat, kalau rezim makin keras akan jadi samberanlah dan mereka sudah siap.

Apa benar di Rusun Tanah Tinggi bikin bom?

Apa yang dikatakan Prabowo benar itu sudah.

[18 Januari 1998, bom meledak di unit rumah susun yang disewa Andi dan kawan-kawan. Menurut Andi Arief, bom itu merupakan buatan sendiri, menggunakan botol bekas minuman. Ledakan terjadi saat berbuka puasa, yang menurut Andi karena keteledoran. Akibat dari ledakan ini membuat mereka diburu oleh penguasa.]

Di mana dapat ilmunya membuat bom?

Tanah Tinggi itu bukan untuk terorisme, jadi itu sudah tidak ada pilihan, gerakan rakyat membesar, kami dicari-cari.

Dapat bahan dari mana? Bukan dari militer pula kan?

Belajarlah, tapi bukan untuk terorisme yah, saya kan orang Lampung. Saya besar di pinggir pantai.

Bikin bom ikan?

Iya. Untuk pertahanan karena kami sudah dicari oleh banyak kelompok karena massa sudah membesar tuh. Apa boleh buat, akhirnya dituduh
menggunakan bom, padahal untuk bertahan. Karena bisa saja kalau kami kalah bisa melakukan apa saja, masuk hutan kek, apa kek. Bom untuk pertahanan diri.

Kabarnya sampai lakukan gerilyawan kota?

Hampir jadi gerilyawan kota. Kan tahapnya untuk pertahanan diri, kalau kami dulu dikejar satu-satu habis, jadi gerilyawan kota. Kalau kalah, masuk hutan, apa boleh buat. Daerah-daerah yang sudah kami organisir rata-rata minta izin berontak kok, melawan.

Jadi bukan kami yang melawan, tetapi rakyat yang melawan. Kami mengajarkan pada rakyat. Ajaran kami diterima oleh rakyat loh, misalnya demo pakai ikat kepala, jalan kaki.

Jadi 1998 tidak terjadi secara tiba-tiba, apapun (bom) Tanah Tinggi itu mempercepat proses jatuhnya Soeharto. Karena itulah kami melihat keretakan di tubuh TNI.

Kok bisa melihat ada keretakan di TNI itu?

Retak tubuh TNI-nya, massa semakin membesar. Jika betul omongan Wiranto kemarin berarti ada keretakan di tubuh mereka kan. Jadi mereka punya kepentingan mengambil kekuasaan setelah Soeharto kan. Saya melihat Wiranto tahu betul untuk menyerang Prabowo ya dipertahankan isu penculikan ini.

Makanya soal DKP ini agak aneh, kenapa DKP hanya mereka sendiri, kenapa saya dan kawan-kawan tidak diundang (bersaksi). Subjektif itu kan.

Apakah betul ada infiltrasi orang-orang Benny Moerdani ke PRD?

Saya tidak melihat (itu awalnya), kok lama-lama saya merasakan sepertinya kok ada. Dulu kami selalu berhasil menyingkirkan kalau ada orang yang infiltrasi ke PRD. Selalu kami terima dengan baik dan tidak dikasih tugas. Memang itu dia risiko main di strategi atas, suatu saat akan ditangkap itu risiko, kami sudah hitung.

Tetapi kami di lapis bawah agak sulit ditangkap. Bukan untuk dikorbankan loh, tapi ketika kami berjuang, melawan diktator, kalau muncul namanya harus siap diambil.

Kami kaget kok Kopassus yang menangkapi kami. Kami baru tahu sejak di dalam, oh ternyata itu Kopassus.

Pernah ketemu dengan orang-orang yang menculik dulu?

Pernah ketemu, kan nama-namanya ada. Pernah saya cari.

Saya rasa ini harus diselesaikan negaralah, jangan dipolitisir terus. Saya tidak suka begini-begini tuh sekali lima tahun, bohong kalau mereka mau menyelesaikan kalau begitu.

Saya cari ke mana-mana (yang masih hilang). Saya minta barter tetapi mereka tidak mau mengakui. Banyak tim kok, di rumah saya di Lampung, ada tiga tim yang obrak-abrik rumah saya. Saat Jumatan itu diobrak-abrik, ada polisi, ada tim, ada preman juga, dari Kodam ada juga mungkin.

Banyak yang melakukan pelanggaran di zaman Soeharto, tetapi mengapa yang di-push Prabowo. Menurut saya Prabowo itu justru melakukan tugas negara yang berhasil. Bagi kami rugi memang, tapi kalau saya dalam aspek mewakili negara, dia benar dong untuk membela rezimnya waktu itu. Kami rugi tertangkap, tetapi kami sudah menghitung tertangkap oleh rezim yang kuat itu.

Anda kan ada di lingkaran kekuasaan, bisa mendesakkan penyelesaian kasus hak asasi manusia, apalagi banyak yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk pengadilan HAM, apa yang Anda lakukan?

Saya yang paling ngotot menyelesaikan ini. Saya pernah menghadap SBY berdua dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny
Indrayana.

‘Pak. Bapak mau nggak memohon maaf kepada rakyat?’ Dia (SBY–red) tanya soal apa? Soal penculikan sampai 1965. ‘Saya mau’ kata SBY. ‘Itu
namanya state responsibility’.

Dia tanya caranya bagaimana? Ya, perlahan-lahan, Pak. Catat, lobi dan fokus pada kompensasi. Kita data, keluarga mana. Kita akan bantu dengan program pemerintah, di situ negara tidak menyogok dengan duit, tetapi keseriusan negara kita bayar dengan kompensasi dulu. Setelah itu, presiden akan pidato sebagai Presiden RI saya meminta maaf kepada rakyat atas pelanggaran HAM masa lalu. Kan clear langsung. Itu belum diomongkan oleh SBY tetapi rencana sudah jalan, tetapi belum berhasil. Beda dong bahwa saya nggak peduli dengan saya melakukan tetapi belum berhasil.

Masalahnya kan banyak pihak tersangkut. Ada Islam, ada PKI, ada kelompok-kelompok Kristen. Tokoh-tokohnya juga ada yang nggak mau, ada yang mau. Tentara juga ada yang tidak mau dan mau. Jadi di kubu-kubu korban dan pelaku masah butuh waktu untuk duduk bersama. SBY kan satu-satunya presiden yang mau dengan jalan itu, yang terpikirkan oleh dia dan dia mau. Caranya bukan pengadilan HAM ad hoc. Itu untuk apa. Nggak ada gunanya.

Lihat saja hasil DKP itu saja, apakah sudah selesai? Peristiwa 65, Tanjung Priok bagaimana? Itu produk negara semua. Saya menolak pengadilan untuk 13 orang, saya percaya ini penyelesaiannya dengan rekonsiliasi.

Pemerintah sudah membentuk tim malah, cuma masih ada pertentangan, SBY tidak mau itu melebar. Coba tanya Denny Indrayana atau Usman Hamid Kontras. Jadi bukan tidak ada upaya.

Penyelesaian rekonsiliasi kasus penculikan, kalau saya mau, orang lain nggak mau, nggak akan jadi. Lalu peristiwa 65, misalnya ada yang mau, tapi tentara yang keras-keras itu nggak mau, ya nggak jadi.

Tetapi ini sudah ada yang mulai karena dengan cara itulah persatuan akan terjadi di republik ini, kalau nggak dendam terus ada. Jokowi tak akan mampu. Kalau SBY kan pelan-pelan, bukannya tidak berhasil, berhasil sudah, misalnya mendatangi orang-orang.

Kemarin banyak keluarga korban yang bertemu Dewan Pertimbangan Presiden untuk meminta SBY membentuk pengadilan HAM?

Presiden tidak punya hak untuk itu. Itu rekomendasinya DPR, buang badan PDIP-nya. Kita lihat saja ini pemerintahan baru, Megawati bisa nggak, itu buang badan itu. Politik itu. Tetapi jangan-jangan Prabowo yang bisa menyelesaikan itu semua kalau dia menang. Saya tidak pernah percaya sama PDIP, orang pertama yang mengatakan Haryanto Taslam itu hilang Megawati. Begitu Taslam keluar dibilang tidak hilang.

Jadi Anda bukan Tim Suksesnya Prabowo?

Tidak.

Tapi orang pasti menghubungkan Anda dengan Setiyardi Budiono?

Setiyardi begini, dulu waktu Adang Darajatun melawan Fauzi Bowo. Foke kan besar, dia membuat tabloid Jakarta Untuk Semua, tapi itu majalah
mengkritisi Adang. Prinsip dia, jurnalisme itu boleh digunakan untuk negative campaign. Jadi di Tempo, dia nggak pernah ada masalah, lalu ada tuduhan korupsi, ya marah dia.

[Setiyardi asisten Staf Khusus Presiden bidang Pemerintahan Daerah Velix Wanggai yang sekantor dengan Andi Arief. Setiyardi membuat heboh setelah terungkap sebagai penerbit tabloid “Obor Rakyat” yang dilaporkan Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai fitnah.]

Jadi itu perbuatan pribadi Setiyardi menerbitkan Obor Rakyat?

Saya tidak bisa menyalahkan, karena sampai hari ini kubu Jokowi mempermasalahkan apa? Partai salib? Kalau memang ada dari 34 yang terpilih itu yang nonmuslim. Salib itu sesuatu yang bagus, cuma kita tidak terbiasa saja.

Kalau Jokowi orang China, sumbernya ada di Internet. Komentar MUI itu juga wawancara, jadi Jokowi itu ada kecenderungan meninggalkan jabatan.

Dari walikota jadi gubernur, belum berhasil lalu meninggalkan wakil wali kota jadi wali kota, wakil gubernur jadi gubernur dan dua-duanya non muslim. Dari segi manapun, jurnalisme dia benar. Saya pernah tanya ke dia, ‘ada faktanya nggak?’ Dia bilang ada, ya sudah. Dan sebagai staf, dia boleh bekerja jadi pemred di manapun, karena dia bukan pegawai negeri sipil.

Kalau Jokowi jelas, itu Raka Bumi berbisnis. Katanya anaknya tidak ada yang mengikuti jejak bisnis mebelnya, dia bohong, saya punya datanya. Sampai akte perusahaannya saya dapat, dia joint sama Luhut Panjaitan. Umur 20 tahun sudah keluar Rp16 miliar, dari mana duitnya? Kalau nggak dari Jokowi.

Pembohong Jokowi. Prestasinya apa sih? Menurunkan kemiskinan? Di Solo tidak pernah menurunkan kemiskinan. Saya kuliah Ilmu Pemerintahan di UGM, jadi tahu ciri pemimpin yang baik itu ya lihat APBN/ APBD-nya. Kalau APBD-nya brengsek, ya pemimpinnya brengsek. Kita jangan lihat teknisnya. Ini berantakan APBD-nya, tidak mungkin tidak korupsi.

Jadi saya tidak ada kontak dari Prabowo, tidak jadi tim suksesnya, tidak ada arahan dari Presiden. Saya juga ingin mengatakan sebenarnya, nah inilah momennya.

Setelah saya menulis itu saya lega. Dan saya kesal sama teman-teman (bekas) PRD yang cengeng-cengeng itu, yang demonstrasi tiap hari Kamisan. Tidak begitu caranya, pakai cara yang bermartabatlah. Dulu demokrasi atau mati, kok sekarang jadi cengeng.

Ibarat ini pertarungan, ya sudah. Ibarat dia (Soeharto) jatuh, kita kehilangan kawan. Tapi kalau bisa kita dapatkan, kita cari di mana, jangan jadi cengeng dan romantis begitu dong. Ibarat main judi, saya juga tidak tahu bisa selamat, kan saya juga bisa saja tidak selamat.

Katanya SBY yang menyelamatkan Anda? Sebenarnya bagaimana hubungan Anda dengan SBY?

Tidak. SBY masih jadi Kasdam Jakarta Raya saat saya diculik. Saya dengan SBY ketemu sekali di Yogyakarta, saat itu dia jadi Komandan Resor Militer dan saya kuliah di UGM. Saat itu dia mengisi seminar dan saya dikenalkan. Yang menyelamatkan saya bisa saja Prabowo, saya dilepas dan dikasihkan ke polisi.

Di mana-mana kasus penculikan diselesaikan secara politik karena itu mewakili negara. Jadi pergantian rezim dan saat ini demokratis, berhak
mengambil alih tanggungjawab dan meminta maaf atas nama negara.

Di mana-mana begitu, di China, Filipina, Venezuela, Amerika Selatan, Argentina, Chile, Australia. Jadi diambil semua jangan hanya penculikan, penculikan ini kan kecil, peristiwa 1965 juga diambil semua biar clear masalahnya.

Anda bertemu SBY lagi bagaimana ceritanya?

Dia Menkopolhukam saat itu. Saya dulu menemani Gubernur Lampung yang kesulitan dilantik. Saya cobalah ke Menkopolhukam karena ini ada potensi instabilitas. Ketemulah saya di situ intens, dan saya bantu dia di Pemilu.

Tapi begini. Saya tak ada utang budi dengan orang. Dulu saya sama Nezar jual motor, TV, untuk pembiayaan perjuangan. Kakak saya lumayan kaya dulu, kami tidak pernah tergantung orang soal pembiayaan. Tidak ada bantuan luar negeri, jauh dari CSIS atau apalah.

Terakhir, apa harapan Anda dari Pemilihan Presiden kali ini?

Saya akan berunding sama Prabowo untuk membicarakan empat orang (dinyatakan hilang) itu ke mana? Itu rundingan saya pertama kalau dia menang. Kalau ditanya, ya saya berkepentingan kalau Prabowo menang, bagaimana cara dia menemukan yang empat itu. Kalau mereka meninggal, di mana kuburnya.

Jokowi tidak mengerti apa-apa. Kalau Jokowi, kita lebih banyak mengurusi dia nanti ketimbang dia mengurusi kita. Kan sekarang timsesnya dia dipaksa menutupi kekurangan dia sendiri.

Kalau disebut presiden boneka, pada dasarnya presiden itu boneka, boneka MPR, DPR, partai. Tapi kalau boneka yang dititipi dendam, bahayalah. Apalagi dendam personal terhadap Prabowo. (ren)

(Visited 1.647 times, 1 visits today)

Dee Sagita

leave a comment

Create Account



Log In Your Account