Gerindra: Lambannya Pengesahan UU Anti Terorisme Karena Sikap Pemerintah

Gerindra: Lambannya Pengesahan UU Anti Terorisme Karena Sikap Pemerintah

Gerindra: Lambannya Pengesahan UU Anti Terorisme Karena Sikap Pemerintah

Kejadian pengeboman beberapa hari ini menyebabkan perhatian kepada UU Anti Terorisme yang belum juga disahkan. Banyak pihak menyalahkan DPR RI karena sikapnya yang belum juga mengesahkan UU Anti Terorisme.

Jawaban Gerindra membuka mata kita bahwa kesalahan lambatnya pengesahan UU tersebut ada di Pemerintah, bukan di DPR. Pemerintah disebutkan belum sepakat tentang definisi terorisme. Akibatnya RUU Anti Terorisme belum juga dituntaskan.


Lebih jauh Gerindra menyampaikan Terkait RUU Terorisme, DPR RI sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak Pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme.

Baca juga:  Ketika Ruhut "DITEMPELENG" Yunarto

Sebelumnya, Prof. Mahfud MD mengkritisi menuduh ada yang menghalangi pengesahan UU Anti Terorisme. Demikian pula dengan Prof. Azyumardi Azra yang mengklaim ada tarik menarik dikalangan anggota DPR RI yang mengakibatkan tidak selesainya pembahasan RUU Anti Teror.

Pertanyaan tentang ini langsung dijawab oleh Harja Saputra, bahwa jikapun ada yang “lelet” karena ada anggota DPR yang selalu membuat rapat selalu “molor”. Pihak yang dianggapnya sering membuat molor ini juga tidak mau ada definisi terorisme, padahal diawal sudah sepakat harus ada. Padahal, senada dengan pernyataan Gerindra, pembahasan RUU ini hanya tinggal menunggu definisi saja.

Lamanya pengesahan RUU Anti Teroris ini menjadi bola liar yang akhirnya membuat saling tuduh siap pihak yang mesti bertanggung jawab.

Baca juga:  Surat Terbuka Rakyat Kecil Menjawab Tulisan Adian Napitupulu

 

(Visited 109 times, 1 visits today)

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account