Catatan Kritis Terhadap UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Catatan Kritis Terhadap UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Catatan Kritis Terhadap UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Oleh : Dr. Muhadam Labolo, M.Si                                                                                                                                                   Wakil Dekan Bidang Administrasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Lebih dua tahun melewati masa tenggang waktu berlakunya UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Oktober 2016), persoalan pemerintahan di daerah kian tak jelas arahnya. Alih-alih menyelesaikan masalah yang menjadi salah satu tujuan revisi UU tersebut, pemda semakin terkungkung dalam ketidakberdayaan menjalankan otonomi daerah yang menjadi spirit desentralisasi sejak mula.

Tiga alasan utama revisi UU 32/2004 yang awalnya masih sarat dengan kandungan dan semangat otonomi daerah sebagai big-bang dan rentang jalan panjang dari UU 22/1999, yaitu pertama, banyaknya pasal yang bertentangan dengan amanah konstitusi sehingga diperlukan revisi terbatas agar kebijakan tersebut tetap sinkron. Kedua, diperlukan pemisahan pengaturan yang lebih independen atas rezim pemilukada dan desa dari rezim pemerintahan daerah. Ketiga, perlunya efisiensi agar pemda dapat menjalankan otonomi untuk kepentingan publik. Dengan tiga tujuan tersebut kita membayangkan bahwa UU pemerintahan daerah akan semakin simpel dalam hal pengaturan tentang inti urusan pemda itu sendiri, yaitu terbaginya urusan pemerintahan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Sayangnya, produk UU 23/2014 itu semakin luas mengatur bahkan yang idealnya tidak menjdi urusan rezim tersebut. Dua tujuan diatas mungkin dengan mudah terjawab yaitu penyesuaian sejumlah pasal yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi serta pemisahan pengaturan pemilukada dan desa. Namun tujuan ketiga yang berimplikasi langsung pada pengelolaan pemda tampaknya jauh panggang dari api. Dengan menggunakan empat prinsip utama dalam UU 23/2014 yaitu eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan strategis nasional, implementasi atas UU pemda ini justru membunuh dirinya sendiri (suciade). Prinsip tersebut tidak saja ditabrak namun seperti terlempar jauh dari pondasi yang selayaknya dijunjung tinggi.

Pertama, eksternalitas. Dampak suatu urusan kini menjadi dilema bagi bupati/walikota. Melimpahnya urusan kabupaten/kota ke provinsi dengan tesis jamak dan pragmatis bahwa “provinsi punya uang banyak tapi tak punya kerjaan” kini justru menciptakan implikasi negatif yg mengerikan. Salah satu contoh daerah yg dirugikan misalnya, Bupati Sarmi di Provinsi Papua merasa gelisah dan tak dapat berbuat banyak akibat tekanan publik dan KPK dimana pembalakan hutan yg kini menjadi salah satu urusan provinsi meninggalkan problem kerusakan hutan, infrastruktur, flora dan fauna, hilangnya pekerjaan masyrakat lokal, serta menipisnya kebutuhan kayu domestik karena di ekspor ke luar negeri. Itu baru satu contoh dari satu urusan dan pada satu kabupaten.

Baca juga:  Merdeka....!!!! Hidup Koruptor....!!!

Kedua, prinsip akuntabilitas, dimana satu urusan yg lebih dekat dengan level pemerintah tertentu menjadi tanggungjawabnya. Bagaimana mungkin hal ini dapat diterapkan jika urusan yang selayaknya dikelola didepan mata justru menjdi urusan dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Bisa dibayangkan bila visi dan misi seorang kandidat kepala daerah yang ingin mewujudkan pengelolaan pendidikan menengah (SMU dan SMK) di wilayahnya secara berkualitas terganjal hanya karena bukan menjadi kewenangannya. Padahal urusan itu ada di depan mata. Belum lagi jika seorang kepala daerah ingin mewujudkan kawasan pariwisata yang kompetitif, boleh jadi kandas hanya karena regulasi teknis pembentukan organisasi pemda seperti PP 18/2017 nyata-nyata membatasi lewat ukuran kuantitatif. Faktanya, di sejumlah besar daerah seperti Maluku Tenggara terjadi gejala obesitas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). OPD semacam dinas tenaga kerja dan badan litbang tampak seperti onggokan parasit yang menyedot biaya dan energi birokrat menjdi sia-sia.

Ketiga, prinsip efisiensi. Implikasi atas kegagalan prinsip kedua pada dasarnya selain melahirkan pembengkakan pada struktur OPD kabupaten/kota, secara masif juga membebani pembentukan struktur baru di level provinsi. Logika waras seharusnya menggambarkan bahwa ketika urusan di kabupaten/kota menguap ke provinsi maka OPD di kabupaten/kota mengecil dan OPD di provinsi membesar. Artinya terjadi efisiensi di kab/kota dan inefisiensi di provinsi. Faktanya benar-benar diluar akal sehat, OPD di kabupaten/kota maupun provinsi bersamaan mengalami obesitas dan inefisiensi diluar prediksi pembuat uu. Provinsi yg katanya “punya uang banyak tanpa pekerjaan yang jelas” kini mengemis-ngemis mencari alternatif baru sebagai sumber pembiayaan bagi beban urusan yang melimpah ruah dari kabupaten/kota.

Baca juga:  Temanku, Ninuk Mardiana…

Prinsip terakhir adalah strategis nasional. Prinsip ini ibarat blanko kosong sebab tak ada satupun pemaknaan yang jernih dalam uu tersebut sehingga pemda paham mana yang mesti disentuh dan mana yang tak boleh disentuh dengan alasan kebijakan strategis nasional. Kondisi tersebut menjadi alasan pembenaran bagi apapun yang diinginkan pusat di daerah terkait kepentingannya lewat tameng kebijakan strategis nasional. Malangnya, ketika urusan KTP didefenisikan sbagai urusan dalam lingkup kebijakan strategis nasional, maka seluruh organisasi dan perangkat daerahnya mulai dari eselon terendah sampai kepala dinasnya wajib mendapat persetujuan dan rekomendasi pusat. Padahal jelas-jelas organisasi dan ASNnya sesuai uu pemda telah menjdi kewenangan dan pembinaan pemda. Bahkan sejumlah pengaturan lex spesialis seprti UU ASN dikesampingkan hanya untuk melaksanakan satu pasal pada UU Pemda yang bersifat generalis seperti kompetensi pemerintahan. Ironisnya pemda bukan dibina namun terancam dengan sistem pengendalian keuangan yang sengaja di desain sedemikian rupa.

Kesimpulan dari catatan ini adalah pertama, bhw UU 23/2014 tentang Pemda telah gagal menjawab tujuannya melalui prinsip-prinsip yg menjdi dasar pembentukannya. Kedua, menguatkan kembali apa yg disampaikan saksi ahli Prof. Ryaas di MK, uu ini semakin menjauhi esensi, makna, historisitas serta tujuan desentralisasi itu sendri, atau praktis dapat dikatakan terjadi amputasi besar-besaran atas otonomi daerah yang terlihat dari gejala resentralisasi. Ketiga, uu ini tampak kehilangan semangat politik hukum desentralisasi. Yang tampak adalah semangat administrasi namun kontradiktif dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Keempat, pentingnya merevisi UU 23/2014 untuk mengembalikan semangat politik otonomi daerah. Tanpa itu nasib pemda akan semakin terpuruk dan berdampak sistemik termasuk munculnya rasa frustasi dan ketidakpuasan. Akhirnya, dalam jangka panjang dapat berakumulasi memicu disintegrasi bangsa akibat menumpuknya kekecewaan demi kekecewaan daerah pada pemerintah pusat.

(Visited 309 times, 1 visits today)

Budak Gabek

leave a comment

Create Account



Log In Your Account