Ditegur Bawaslu Soal Iklan Partai, Sekjen PSI “Ngeles Kayak Bajaj”

Ditegur Bawaslu Soal Iklan Partai, Sekjen PSI “Ngeles Kayak Bajaj”

Ditegur Bawaslu Soal Iklan Partai, Sekjen PSI “Ngeles Kayak Bajaj”

Rupanya persoalan berkelit atau istilah kerennya “Ngeles Kayak Bajaj” sudah menjadi kebiasaan para petinggi dari partai yang pernah disebut oleh FPI, sebagai partai Alay yang tidak lain adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ngelesnya” PSI melalui Sekjennya, Raja Juli Antoni, yang menyambangi Bawaslu untuk memberikan keterangan jika iklan mereka yang dipasang di salah satu media milik Jawa Pos Grup, hanyalah iklan pendidikan politik.

Bawaslu terpaksa memberikan teguran keras kepada PSI, dikarenakan iklan mereka yang diklaim Raja JA hanyalah iklan pendidikan politik kepada masyarakat, dikarenakan dalam iklan tersebut, PSI turut serta memasang logo partai mereka, yang dianggap Bawaslu telah melanggar ketentuan pemilu yang belum memasuki masa kampanye.

“Itu PSI kalau sampai disebut sebagai partai alay oleh FPI, memang cocok, karena sudah jelas jelas salah masih aja ngeles ngalahin bajaj,” ujar As Fairus, karena menurutnya dengan memasang logo partai sudah jelas PSI berkampanye, “kalau tidak mau ditegur, belajar yang banyak, tentang tahapan kampanye, apa saja yang boleh dan tidak boleh,” tambah Fairus.

Bahkan Fairus menyarankan sebaiknya PSI, dibatalkan saja keikutsertaannya sebagai partai peserta pemilu, karena selama ini menurutnya PSI, paling banyak menabrak aturan pemilu, Fairus mencontohkan jika selama ini paling banyak sekali bertebaran spanduk spanduk milik para calon anggotanya yang sudah sibuk memasang baliho jika maju sebagai anggota legislatif, belum lagi persoalan pencatutan nama nama pengurus di daerah, yang banyak diposting oleh para pemilik nama karena tidak pernah mengakui sebagai anggota PSI, namun nama mereka justru duduk sebagai pengurus partai.

Baca juga:  Masih Trauma dengan Traktor Jokowi, Ponorogo Sambut Voorijder dengan Salam 2 Jari

“Tapi herannya pihak KPU sepertinya tutup mata tutup telinga dengan kejadian tersebut, malah yang benar benar jujur dan benar kepengurusannya, seperti PBB, justru hampir menjadi korban tidak bisa ikut pemilu 2019 nanti,” ujarnya.

Iklan milik PSI yang dimuat pada tanggal 23 April lalu, memuat foto foto milik para Cawapres yang nantinya akan menjadi pendamping Jokowi pada pilpres 2019. Selain foto para Cawapres, juga dimuat beberapa nama yang disebut oleh PSI sebagai tokoh tokoh yang berpotensi sebagai seorang menteri.

Sebelumnya Anggota Bawaslu, Mochamad Afifudin, menyatakan jika iklan PSI di Jawa Pos Grup, merupakan sebuah pencitraan diri PSI, karena pemasangan logo dan nomor urut PSI pada dibagian atas iklan, masuk dalam kategori pelanggaran, dan PSI bisa dikenakan denda sebesar Rp. 12 juta.

Baca juga:  Ancaman Ormas di Kaltim: Berani Pesta Seks, Massa Bertindak..!!

“Jika kemudian terbukti, dan jelas masuk pidana, maka melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 492, dan akan mendapatkan tuntutan 1 tahun dan denda Rp. 12 juta,” ujar Afifudin sambil menambahkan jika Bawaslu dan KPU sepakat jika adanya pemasangan logo ataupun nomor partai, maka dikategorikan sebagai pelanggaran yang menonjolkan Citra Diri.

Sementara itu pihak Jawa Pos usai mendapatkan teguran dari Bawaslu, langsung mencopot iklan milik PSI sejak dua hari lalu, seperti klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Jawa Pos jika iklan tersebut sudah dicabut penayangannya.

(Dandi)

(Visited 1.189 times, 1 visits today)

Dandi Jerami

leave a comment

Create Account



Log In Your Account