Kilas Balik Singkat Hari Otonomi Daerah

Kilas Balik Singkat Hari Otonomi Daerah

Kilas Balik Singkat Hari Otonomi Daerah

Kesibukan luar biasa terlihat tanggal 25 April 2018 di seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Mulai tingkat provinsi, kabupaten dan kota mengadakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke 22. Mulai dari upacara bendera, pameran, perlombaan dan kegiatan lainnya. Hari Otonomi Daerah adalah hari besar yang wajib diperingati oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Bahkan Kementerian Dalam Negeri selain melakukan rangkaian kegiatan peringatan Hari Otonomi Nasional, juga memanfaatkan momentum ini untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemeintahan Daerah.

Namun demikian amat disayangkan tidak banyak dari masyarakat, bahkan di kalangan birokrat sendiri yang memahami makna dari Hari Otonomi Daerah. Sehingga tujuan dari diperingatinya Hari Otonomi Daerah kurang tercapai. Pemahaman masyarakat luas terhadap otonomi daerah sulit terwujud, alih-alih mengharapkan partisipasi yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah.

Tonggak dasar penetapan Hari Otonomi Daerah diambil dari hari peresmian Pemantapan Daerah Percontohan Otonomi. Pada saat itu otonomi daerah baru difokuskan di Pemerintah Daerah Tingkat II.  Peresmian tersebut diadakan pada  tanggal  25 April 1995. Acara peresmian tersebut terkait dengan berlakunya  PP Nomor 8 tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan.  Kabupaten-kabupaten yang menjadi daerah percontohan otonomi itu adalah Aceh Utara, Simalungun, Tanah Datar, Kampar, Batanghari, Muara Enim, Lampung Tengah, Bengkulu Selatan, Bandung, Banyumas, Sleman, Sidoarjo, Sambas, Kotawaringin Timur dan Tanah Laut. Kemudian Kutai, Minahasa, Donggala, Gowa, Kendari, Badung, Lombok Tengah, Timor Tengah Selatan, Aileu, Maluku Tengah dan Sorong. Kemudian melalui Keppres Nomor 11/1996 tentang Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April ditetapkan  sebagai Hari Otonomi Daerah.

Baca juga:  Permudah-lah, jangan dipersulit

Kemudian setelah itu otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui undang-undang  yaitu

  1. UU nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU nomor 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang dianggap masih sentralistis.

UU nomor 22/1999 berlaku selama 5 tahun. Sejalan dengan perkembangan reformasi UU ini dianggap tidak               sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah               sehingga diganti dengan UU baru.

  1. UU nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU ini berlaku selama 10 tahun. Pada tahun 2014 UU ini direvisi dengan UU baru, dengan 3 argumen utama               yaitu :

– Banyaknya pasal yang bertentangan dengan amanah konstitusi, sehingga diperlukan revisi agar kebijakan                    tetap sinkron.

Baca juga:  Mengenal Dr. Maurice Bucaille Penulis Buku "The Bible, The Qur’an and Science"

– Diperlukan pengaturan yang lebih kuat agar birokrasi Pemerintahan Daerah lebih independen berdampingan              dengan kewenangan Kepala Daerah yang merupakan pejabat politik yang dipilih melalui pemilukada.

– Efisiensi dalam menjalankan otonomi daerah untuk kepentingan publik.

  1. UU nomor 23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU ini berlaku sampai dengan saat ini.

Perjalanan Otonomi Daerah hingga saat ini sudah berlangsung selama 22 tahun. Tanpa menafikan hasil-hasil dan manfaat yang dicapai, kita harus bertanya sudah sejauh manakah Otonomi Daerah ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia ? Tentu masih banyak tumpukan pekerjaan rumah agar tujuan dari Otonomi Daerah bisa tercapai.

SELAMAT MERAYAKAN HARI OTONOMI DAERAH YANG KE-22.

(Visited 127 times, 1 visits today)

Budak Gabek

leave a comment

Create Account



Log In Your Account