Fakta bahwa telah terjadi penyusupan TKA secara massif ke wilayah NKRI

Fakta bahwa telah terjadi penyusupan TKA secara massif ke wilayah NKRI

Fakta bahwa telah terjadi penyusupan TKA secara massif ke wilayah NKRI

dirangkum dari postingan di akun twitter : Fahri Hamzah

Ini adalah kesimpulan kecil dari diskusi teman2 terkait #PerpresTKA yg kontroversial itu. Nanti analisis lengkapnya saya kirim. Tapi saya ingin memberi catatan atas isu yang berkembang. #WaspadaTKA

Pertama, setelah laporan @OmbudsmanRI137 kemarin maka, fakta bahwa telah terjadi penyusupan TKA secara massif ke wilayah NKRI tidak bisa ditolak lagi. Temuan yang menyebutkan TKA berpusat di 10 Provinsi juga mengagetkan.
http://www.viva.co.id/berita/nasional/1030748-ombudsman-sebut-10-provinsi-penyebaran-tka-terbanyak …
#WaspadaTKA

Modus temuan @OmbudsmanRI137 itu tidak saja mengagetkan tetapi juga menakutkan. Fakta2 itu berpotensi menjadi sebab masalah lain yang lebih besar. Maka pemerintah jangan membantah tapi diatasi. Ini sudah jadi masalah besar. #WaspadaTKA

Temuan @OmbudsmanRI137 itu justru terjadi sebelum Perpres 20/2018 berlaku Juni nanti. Lalu apa dasar mereka datang? Siapa yang membuka pintu? Pakai aturan apa? Kok bisa dalam jumlah besar? Ini tanggungjawab siapa? #WaspadaTKA

Padahal temuan @OmbudsmanRI137 itu jelas dan saya menyaksikan sendiri bagaimana TKA itu memang kasar dan tidak punya keahlian apa2. Jadi mau dibantah pakai apa? Lalu Perpres itu untuk siapa? #WaspadaTKA

Saya mendengar beberapa argumen dari pemerintah, mulai dari level presiden sampai menteri tenaga kerja. Kata mereka jangan ribut karena aturannya tidak berubah, Perpres hanya untuk memperbaiki iklim investasi. Iklim bagi siapa? Investasi dari mana? #WaspadaTKA

Kalau Perpres tidak mengubah aturan, kenapa kita menangkap banyak temuan yang kemudian dibenarkan oleh temuan @OmbudsmanRI137 itu? Kenapa banyak TKA kasar dan Tanpa keahlian masuk? Apakah itu ilegal? Kenapa dibiarkan? #WaspadaTKA

Ada juga alasan, “pekerja kita di luar banyak mereka Gak ribut”. Terus terang saya tersinggung dengan argumen ini. Seolah Pekerja Migran Kita dipandang rendah seperti yang mereka kirim secara ilegal ke sini. Kalimat pejabat ini tidak pantas. #WaspadaTKA

Pejabat itu tidak tahu pahitnya hidup pekerja migran kita terutama yang perempuan. Mereka sudah masuk secara legal pun masih bisa mengalami penganiayaan yang luar biasa sampai seperti perbudakan dan trafficking. Mereka bukan pekerja ilegal yang liar. #WaspadaTKA

Baca juga:  Negeri Dilan

Mereka juga pergi ke luar negara karena para pejabat itu tidak memenuhi janjinya untuk memperluas lapangan kerja. Malah lapangan kerja yang ada diberikan kepada orang asing dengan gaji lebih tinggi. #WaspadaTKA

Jadi membandingkan PMI kita dengan TKA yang sedang membanjiri Indonesia adalah sebuah kesesatan yang nyata dan tega. PMI kita umumnya punya skill dan legal prosedural sementara TKA itu kasar dan ilegal. Sangat keliru membuat perbandingan. #WaspadaTKA

Negara kita juga sekarang sudah membuat UU perlindungan PMI melalui UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Kita ingin agar negara Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya di manapun mereka berada. #WaspadaTKA

Maka, adalah hak @DPR_RI untuk memeriksa apa yang sebetulnya terjadi seperti temuan @OmbudsmanRI137 yang telah diumumkan kepada publik. Saya mengusulkan #HakAngket karena pelanggarannya kentara. Ini harus diperiksa tuntas. #WaspadaTKA

#HakAngketTKA ADALAH hak anggota @DPR_RI yang apabila setelah diusulkan oleh 25 orang dan lebih dari 2 fraksi maka apabila disepakati oleh paripurna maka ia bisa mulai bekerja. Tapi jika ditolak paripurna maka takkan jalan. #WaspadaTKA

Demikiankah cara kita melihat persoalan TKA yg sedang meresahkan ini. pemerintah melarang orang resah dengan menutup persoalan. Padahal harusnya temuan @OmbudsmanRI137 itu harus diteruskan. @DPR_RI harusnya menggunakan #HakAngketTKA untuk pendalaman. Sekian.

Perbaikan aturan itu tahun pertama bukan keempat. Investasi itu di BKPM katanya satu atap. Jangan bantah faktanya banyak. Ayo kalau berani dukung #HakAngketTKA @DPR_RI .

Saya tambahkan sedikit fakta soal kelakuan pemerintahan sekarang ini terkait tenaga kerja asing kasar.
Biar buzzer2 pemerintah ini mengerti bahwa saya serius karena ini berbahaya. #WaspadaTKA

Produk hukum yg dikeluarkan mulai dr permen dan perpres sejak tahun 2015 jelas sekali perlahan telah mereduksi kualifikasi TKA yg masuk ke Indonesia. Coba lacak secara detail. Ini semua kasat mata. #WaspadaTKA

Mulai dari penghapusan syarat bahasa, penghapusan rasio TKA dan tenaga kerja lokal, tidak adanya batasan jangka waktu izin, dan penghapusan negative list utk jabatan tertentu, dsb.
#WaspadaTKA

Baca juga:  Akui Islam Nusantara membatalkan KeIslamannya

Ini jelas sekali bukanlah penyederhanaan birokrasi. Tapi penyederhanaan kwalifikasi. Dan ini adalah upaya menjustifikasi dan memberi jalan bagi TKA buruh kasar yg selama ini menuai kontroversi di masyarakat.

Fakta lapangan tak bisa dibantah, tahun 2015 kami pernah melakukan sidak proyek pembangunan pabrik semen di bayah. Buruh kasar yg kami temui waktu itu lebih dr 250 orang bahkan ketika awal pembangunan jumlahnya sekitar 750 org. Buruh kasar semua.
#WaspadaTKA

Kenapa buruh kasar bisa masuk?. Karena pola investasi yg dipakai adalah turnkey project. Ini adalah pola investasi yg menjadi common patern dr investor Tiongkok. Proyek dibayar semuanya sampai selesai dan akhirnya buruh TKA masuk sebagai paket. #WaspadaTKA

Investasi harus satu paket dengan tenaga kerja dari berbagai lini termasuk lini yg paling rendah yaitu buruh kasar. Pola ini jelas sekali bertentangan dgn UU kita. Tp apalah daya. Pemerintah kita sudah terlanjur menandatangi MoU kerjasama investasi dgn Tiongkok.

Dan hasilnya adalah seperti sekarang ini. Peraturan menteri sampai perpres dibuat hanya utk mengamankan proyek2 dari investor. Dgn mengorbankan kepentingan nasional. Apakah ini tidak nampak jelas? #WaspadaTKA

Terlalu banyak misteri dalam diri pemerintah sekarang terutama setelah dominasi investasi dari negara2 kapitalisme baru. Kita begitu lemah di hadapan uang. Kita begitu kehilangan posisi tawar. Padahal ini bukan hutang. Katanya ini investasi. #WaspadaTKA

Kita berpengalaman bermitra dengan negara2 yg mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari sekarang. Bahkan kita berhutang. Tapi soal TKA kasar itu Gak pernah muncul seperti sekarang. #WaspadaTKA

Jadi wajar kalau orang curiga Jangan2 ini adalah bagian dari kegagalan menjaga kepentingan nasional akibat pemerintah yang gagal memanggil investasi dari negara2 lama yg kemudian terpaksa mengorbankan lapangan kerja bagi rakyat kita sendiri. #WaspadaTKA

Saya mendorong #HakAngketTKA justru supaya masalahnya jadi terang. Kita lihat saja nanti. Saya berharap anggota @DPR_RI mau dan tidak Perlu khawatir sebab ini untuk Kepentingan nasional. #WaspadaTKA

(Visited 212 times, 1 visits today)

Dee Sagita

leave a comment

Create Account



Log In Your Account